00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195771 20260430124038 0010-0426000916 PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BIDANG BRANDING DAN PEMASARAN DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN / Daffina Dwinka Azemia Daffina Dwinka Azemia 13 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23527 Rosmery Elsye Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 338.642 598 161 338.642 598 161 DAF p Pengembangan dan pemberdayaan UMKM Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia yang meliputi 96% dari seluruh unit usaha dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60%. Penelitian ini berlandaskan pada kerangka hukum yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang bagaimana inisiatif pengembangan kapasitas yang tepat sasaran dapat meningkatkan kompetensi UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghidupan masyarakat di Kota Lubuklinggau. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sesuai dengan Teori Pemberdayaan Pranaka dan Priyono. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas, untuk memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada pengalaman nyata. Hasil/Temuan: Temuan penelitian ini adalah pentingnya pemberdayaan pelaku usaha di bidang branding dan pemasaran untuk pengembangan usahanya. Kesimpulan: Diperlukan perbaikan dalam sosialisasi dan perluasan akses agar lebih banyak lagi pelaku UMKM yang dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Kendala utama dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Branding dan Pemasaran di Kota Lubuklinggau adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah pusat.