EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penulis

  • Agustinus Naisaban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
  • Mutia Rahmah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya

DOI:

https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.913

Abstrak

Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Insana Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2007 dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Setelah 12 tahun berjalan, kebijakan Pemekaran Kecamatan belum menunjukkan dampak positif bagi masyarakat khususnya aspek pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah belum efektif, karena lemahnya peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai dan kondisi jalan raya yang rusak, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah, menjadi alasan klasik.

Kata kunci: efektivitas, pemekaran, pembangunan

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

File Tambahan

Diterbitkan

2020-03-23

Cara Mengutip

Naisaban, A., & Rahmah, M. (2020). EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(2), 57–68. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.913