STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2890Abstrak
Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, maka tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan mesyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Tugas tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi bertujuan agar pemerintahan daerah dapat lebih efisien serta efektif. Sistem Otonomi Daerah memberikan isyarat sebuah pemerintahan lebih mengutamakan kemandirian daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya masing-masing. Implementasi otonomi yang salah satu tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pelayanan di masyarakat.
Desentralisasi fiskal dalam konteks otonomi telah menjadi dasar dari sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan. Pemerintah diberi kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan (Soleh dan Heru, 2010).
Maksud penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisa seberapa besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor serta dampak Pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selanjutnya merumuskan strategi yang tepat dalam menjawab permasalahan dalam upaya meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor John W. Creswell (2019:288) menyatakan bahwa“ pencampuran (mixing) dan penggabungan (blending) data ini dapat dinyatakan memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu". Dengan memperhatikan prinsip Dominant les dominant, dalam penelitian ini data kuantitatif lebih dominan dari pada data kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau yang dikenal Mixed Method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan peningkatan target Pajak Daerah, yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta memaksimalkan potensi kendaraan bermotor.