Detail Katalog
ID: 28543Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
PENGUATAN DOMAIN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG / YONGKI APRIADI PUTRA
Pengarang:
YONGKI APRIADI PUTRA
YONGKI APRIADI PUTRA
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
Tata Kelola Pemerintahan
Deskripsi Fisik:
14 : Ilus
14 : Ilus
Nomor Panggil:
352.509 598 YON p
352.509 598 YON p
Control Number:
INLIS000000001191799
INLIS000000001191799
BIB ID:
0010-0126000244
0010-0126000244
Catatan
Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat
kematangan yang rendah, khususnya pada domain tata kelola yang menempati posisi salah satu
terendah di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan berbagai
inisiatif digital, domain tata kelola menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar
instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai,
serta layanan digital yang masih terfragmentasi. Tantangan-tantangan ini menghambat implementasi pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan domain tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada model Janowski yang mencakup empat dimensi evolusi tata kelola digital: digitalisasi, transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan domain tata kelola. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan kematangan domain tata kelola yang tidak merata pada keempat dimensi tersebut. Meskipun upaya digitalisasi seperti penyusunan arsitektur SPBE dan perencanaan strategis sudah berjalan, integrasi dan kolaborasi masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur, kendala anggaran, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama. Upaya penguatan tata kelola meliputi peningkatan regulasi, pengembangan kapasitas, forum koordinasi, serta sistem pemantauan terintegrasi. Kesimpulan: Penguatan domain tata kelola memerlukan perbaikan holistik pada semua dimensi evolusi untuk meningkatkan indeks SPBE. Koordinasi kelembagaan, alokasi sumber daya yang strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang inklusif menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kematangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kata kunci: Digitalisasi, Janowski Model, Pangkalpinang, Sektor Publik, SPBE, Tata Kelola,
Transformasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat
kematangan yang rendah, khususnya pada domain tata kelola yang menempati posisi salah satu
terendah di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan berbagai
inisiatif digital, domain tata kelola menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar
instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai,
serta layanan digital yang masih terfragmentasi. Tantangan-tantangan ini menghambat implementasi pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan domain tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada model Janowski yang mencakup empat dimensi evolusi tata kelola digital: digitalisasi, transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan domain tata kelola. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan kematangan domain tata kelola yang tidak merata pada keempat dimensi tersebut. Meskipun upaya digitalisasi seperti penyusunan arsitektur SPBE dan perencanaan strategis sudah berjalan, integrasi dan kolaborasi masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur, kendala anggaran, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama. Upaya penguatan tata kelola meliputi peningkatan regulasi, pengembangan kapasitas, forum koordinasi, serta sistem pemantauan terintegrasi. Kesimpulan: Penguatan domain tata kelola memerlukan perbaikan holistik pada semua dimensi evolusi untuk meningkatkan indeks SPBE. Koordinasi kelembagaan, alokasi sumber daya yang strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang inklusif menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kematangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kata kunci: Digitalisasi, Janowski Model, Pangkalpinang, Sektor Publik, SPBE, Tata Kelola,
Transformasi
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00018/IPDN/2026 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 12 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001191799 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260113105627 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000244 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a PENGUATAN DOMAIN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG /$c YONGKI APRIADI PUTRA | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a YONGKI APRIADI PUTRA | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 14 : $b Ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22887 | 7 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 8 |
| 082 | # |
# |
$a 352.509 598 | 9 |
| 084 | # |
# |
$a 352.509 598 YON p | 10 |
| 650 | # |
4 |
$a Tata Kelola Pemerintahan | 11 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat kematangan yang rendah, khususnya pada domain tata kelola yang menempati posisi salah satu terendah di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan berbagai inisiatif digital, domain tata kelola menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta layanan digital yang masih terfragmentasi. Tantangan-tantangan ini menghambat implementasi pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan domain tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada model Janowski yang mencakup empat dimensi evolusi tata kelola digital: digitalisasi, transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan domain tata kelola. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan kematangan domain tata kelola yang tidak merata pada keempat dimensi tersebut. Meskipun upaya digitalisasi seperti penyusunan arsitektur SPBE dan perencanaan strategis sudah berjalan, integrasi dan kolaborasi masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur, kendala anggaran, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama. Upaya penguatan tata kelola meliputi peningkatan regulasi, pengembangan kapasitas, forum koordinasi, serta sistem pemantauan terintegrasi. Kesimpulan: Penguatan domain tata kelola memerlukan perbaikan holistik pada semua dimensi evolusi untuk meningkatkan indeks SPBE. Koordinasi kelembagaan, alokasi sumber daya yang strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang inklusif menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kematangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang lebih baik. Kata kunci: Digitalisasi, Janowski Model, Pangkalpinang, Sektor Publik, SPBE, Tata Kelola, Transformasi | 12 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 13 Jan 2026