Detail Katalog

ID: 28589

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

evaluasi kebijakan satu data indonesia di kota bengkulu / Daruna Eka Nugraha

Pengarang:
Daruna Eka Nugraha

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi Negara

Deskripsi Fisik:
9 : Ilus

Nomor Panggil:
351 598 17 DAR e

Control Number:
INLIS000000001191845

BIB ID:
0010-0126000290

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022 belum berjalan optimal, dengan Indeks SDI yang masih rendah sebesar 23,72. Permasalahan ini perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi pengembangannya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dalam implementasi
kebijakan tersebut. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan enam dimensi evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap implementasi kebijakan SDI di Kota Bengkulu. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI di Kota Bengkulu terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) keterbatasan anggaran yang tidak dialokasikan secara khusus, (2) terbatasnya SDM
yang kompeten di bidang statistik, (3) minimnya koordinasi antar-OPD, dan (4) belum adanya rencana aksi daerah yang jelas. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata meliputi pengembangan portal SDI tingkat kota, koordinasi forum penyelenggara SDI, dan penyebarluasan informasi SDI. Kesimpulan: Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu belum berjalan optimal karena berbagai kendala teknis dan manajerial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya alokasi anggaran khusus, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan rencana aksi daerah yang komprehensif, dan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi SDI di Kota Bengkulu.
Kata kunci: Satu Data Indonesia, Evaluasi Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Kota Bengkulu

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00037/IPDN/2026`		Baca di tempat	Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 12 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001191845	1
005	`_`	`_`	20260115093710	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000290	3
245	`1`	`#`	$a evaluasi kebijakan satu data indonesia di kota bengkulu /$c Daruna Eka Nugraha	4
100	`_`	`#`	$a Daruna Eka Nugraha	5
300	`#`	`#`	$a 9 : $b Ilus	6
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	7
082	`#`	`#`	$a 351 598 17	8
084	`#`	`#`	$a 351 598 17 DAR e	9
650	`#`	`4`	$a Administrasi Negara	10
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022 belum berjalan optimal, dengan Indeks SDI yang masih rendah sebesar 23,72. Permasalahan ini perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi pengembangannya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan enam dimensi evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap implementasi kebijakan SDI di Kota Bengkulu. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI di Kota Bengkulu terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) keterbatasan anggaran yang tidak dialokasikan secara khusus, (2) terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik, (3) minimnya koordinasi antar-OPD, dan (4) belum adanya rencana aksi daerah yang jelas. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata meliputi pengembangan portal SDI tingkat kota, koordinasi forum penyelenggara SDI, dan penyebarluasan informasi SDI. Kesimpulan: Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu belum berjalan optimal karena berbagai kendala teknis dan manajerial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya alokasi anggaran khusus, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan rencana aksi daerah yang komprehensif, dan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi SDI di Kota Bengkulu. Kata kunci: Satu Data Indonesia, Evaluasi Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kota Bengkulu	11
856	`#`	`#`	$a -	12

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 15 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Daruna Eka Nugraha Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi Negara... Tahun 2025