Detail Katalog

ID: 28610

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT / Mahulette, Sabrina Salsabilla

Pengarang:
Mahulette, Sabrina Salsabilla ; Ahmad Averus

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi Publik

Deskripsi Fisik:
21

Nomor Panggil:
351.09 598 831 1 MAH c

Control Number:
INLIS000000001191866

BIB ID:
0010-0126000311

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan.
namun menjadi hal yang krusial, apabila menjadi bidang yang menunjang ekonomi serta
kesejahteraan suatu daerah. Undang-Undang No 10 tahun 2009 mewajibkan penyusunan
rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun daerah,
dengan mewajibkan partisipasi aktif dari stakeholder. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten
Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021- 2036 menjelaskan bahwa diperlukan pengaturan
tentang tata kelola destinasi pariwisata untuk dapat menawarkan produk pariwisata yang
berdaya saing dunia dan pelayanan berstandar internasional. Tujuan: Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten
Raja Ampat. Metode: Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance Ansell
dan Gash (2008) sebagai landasan konseptual untuk memahami proses tata kelola kolaboratif
dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pendekatan kualitatif postpositivistik diterapkan
dengan metode triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan
sembilan informan dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat
lokal, media, dan akademisi, yang dipilih secara purposive, snowball, dan accidental sampling.
Kepala Dinas Pariwisata ditetapkan sebagai informan kunci karena perannya strategis dalam
pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten
Raja Ampat, belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala di lapangan yaitu
komunikasi yang belum maksimal, dimana belum terealisasi secara keseluruhan, dan
rendahnya keinginan oleh masyarakat lokal untuk bekerja sama. Kesimpulan: Penelitian ini
menegaskan bahwa penerapan Collaborative Governance sangat efektif dalam pengelolaan
pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pelaku
usaha, dan komunitas lokal secara aktif dan bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi
bergantung pada komunikasi efektif, keterbukaan dialog, serta sosialisasi dan monitoring yang
berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan forum dialog,
tantangan seperti ketidakmerataan pelaksanaan, pungutan liar, dan resistensi masyarakat masih
perlu diatasi. Governance yang menghormati hak ulayat dan memberdayakan masyarakat lokal
berperan penting dalam pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Tata Kelola, Pariwisata

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06619/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001191866	1
005	`_`	`_`	20260115104101	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000311	3
245	`1`	`#`	$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT /$c Mahulette, Sabrina Salsabilla	4
100	`_`	`#`	$a Mahulette, Sabrina Salsabilla	5
300	`#`	`#`	$a 21	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23756	7
700	`_`	`#`	$a Ahmad Averus	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 351.09 598 831 1	10
084	`#`	`#`	$a 351.09 598 831 1 MAH c	11
600	`#`	`4`	$a Administrasi Publik	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. namun menjadi hal yang krusial, apabila menjadi bidang yang menunjang ekonomi serta kesejahteraan suatu daerah. Undang-Undang No 10 tahun 2009 mewajibkan penyusunan rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mewajibkan partisipasi aktif dari stakeholder. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021- 2036 menjelaskan bahwa diperlukan pengaturan tentang tata kelola destinasi pariwisata untuk dapat menawarkan produk pariwisata yang berdaya saing dunia dan pelayanan berstandar internasional. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat. Metode: Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan konseptual untuk memahami proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pendekatan kualitatif postpositivistik diterapkan dengan metode triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan sembilan informan dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat lokal, media, dan akademisi, yang dipilih secara purposive, snowball, dan accidental sampling. Kepala Dinas Pariwisata ditetapkan sebagai informan kunci karena perannya strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala di lapangan yaitu komunikasi yang belum maksimal, dimana belum terealisasi secara keseluruhan, dan rendahnya keinginan oleh masyarakat lokal untuk bekerja sama. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Collaborative Governance sangat efektif dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal secara aktif dan bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi efektif, keterbukaan dialog, serta sosialisasi dan monitoring yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan forum dialog, tantangan seperti ketidakmerataan pelaksanaan, pungutan liar, dan resistensi masyarakat masih perlu diatasi. Governance yang menghormati hak ulayat dan memberdayakan masyarakat lokal berperan penting dalam pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Collaborative Governance, Tata Kelola, Pariwisata	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 15 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Mahulette Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi Publik... Tahun 2025