Penyalahgunaan Minuman Keras

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Peredaran dan konsumsi minuman keras ilegal di
Kabupaten Manokwari menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban
umum. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sebagai upaya
pemberantasan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari. Metode: Penelitian ini
memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan
snowball sampling Hasil Dan Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
masih belum berjalan optimal. Instrumen kebijakan berupa Perda No. 5 Tahun 2006, razia, sosialisasi,
dan publikasi, namun efektivitasnya terhambat oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan,
dan berkembangnya modus baru. Desain kebijakan dan kelembagaan sudah mencakup prosedur serta
pembagian tugas, namun terkendala keterbatasan kendaraan dan anggaran, serta belum ada kemajuan
dalam revisi perda. Pengawasan oleh lembaga resmi dan masyarakat belum efektif akibat keterbatasan
SDM, anggaran, rasa takut, koordinasi yang lemah, dan tekanan politik. Desain kelembagaan
melibatkan beberapa instansi, tetapi pelaksanaan kurang maksimal karena ego sektoral dan tidak
adanya pemimpin tunggal, meski prosedur formal telah tersedia. Kemampuan administratif cukup dari
sisi jumlah personel, namun dibatasi oleh rendahnya disiplin, minimnya petugas aktif, serta anggaran
yang belum stabil. Dukungan teknologi dan informasi juga masih terbatas. Penerimaan sosial rendah,
partisipasi masyarakat minim, dan ancaman pelaku menghambat keterlibatan warga. Kebijakan belum
berhasil menciptakan perubahan sosial yang nyata. Kesimpulan: implementasi kebijakan
pemberantasan miras ilegal di Manokwari belum berjalan optimal. Hambatan utama berasal dari
kelemahan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. penguatan
desain kelembagaan, peningkatan kapasitas administratif, serta pembangunan kepercayaan dan
kolaborasi sosial menjadi faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberantasan, minuman keras ilegal