Detail Katalog

ID: 28733

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK DI KABUPATEN ACEH TENGAH / M. Khalil Hilmi

Pengarang:
M. Khalil Hilmi ; Baharuddin Thahir

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Permasalahan Rokok

Deskripsi Fisik:
18

Nomor Panggil:
362.296 598 113 1 M. c

Control Number:
INLIS000000001191988

BIB ID:
0010-0126000433

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTRb) di Kabupaten Aceh
Tengah menjadi permasalahan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan
masyarakat. Meskipun Qanun Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai landasan hukum,
implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya
koordinasi antar lembaga hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut.
Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan
kebijakan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip
collaborative governance diterapkan dalam implementasi kebijakan KTR dan KTRb di
Kabupaten Aceh Tengah, dengan menyoroti pola interaksi antar aktor, dinamika pelibatan
masyarakat, serta kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Metode: Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami proses
kolaborasi dalam kebijakan kesehatan publik secara mendalam. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat
Dinas Kesehatan, Satpol PP dan WH, tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola fasilitas umum.
Selain itu, observasi lapangan di beberapa lokasi KTR dan analisis dokumentasi terhadap
qanun, laporan sidak, serta materi sosialisasi turut dilakukan untuk memperkuat validitas data.
Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi berjalan belum optimal,
ditandai dengan lemahnya komitmen lintas instansi, rendahnya pemahaman bersama tentang
substansi kebijakan, dan terbatasnya kepercayaan antar aktor. Meski terdapat beberapa hasil
awal positif, seperti peningkatan peringkat Aceh Tengah dalam pemeringkatan nasional dan
intensifikasi kegiatan pengawasan, pelaksanaan KTR belum menghasilkan perubahan perilaku
masyarakat secara signifikan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Aceh
Tengah membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui komunikasi yang lebih
terbuka, komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai
mitra dalam pengawasan. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman
bersama dan sistem monitoring yang partisipatif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Kawasan Tanpa Rokok, Partisipasi Masyarakat.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06653/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001191988	1
005	`_`	`_`	20260119110031	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000433	3
245	`1`	`#`	$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK DI KABUPATEN ACEH TENGAH /$c M. Khalil Hilmi	4
100	`_`	`#`	$a M. Khalil Hilmi	5
300	`#`	`#`	$a 18	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24692	7
700	`_`	`#`	$a Baharuddin Thahir	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 362.296 598 113 1	10
084	`#`	`#`	$a 362.296 598 113 1 M. c	11
650	`#`	`4`	$a Permasalahan Rokok	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTRb) di Kabupaten Aceh Tengah menjadi permasalahan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Meskipun Qanun Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip collaborative governance diterapkan dalam implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Kabupaten Aceh Tengah, dengan menyoroti pola interaksi antar aktor, dinamika pelibatan masyarakat, serta kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami proses kolaborasi dalam kebijakan kesehatan publik secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat Dinas Kesehatan, Satpol PP dan WH, tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola fasilitas umum. Selain itu, observasi lapangan di beberapa lokasi KTR dan analisis dokumentasi terhadap qanun, laporan sidak, serta materi sosialisasi turut dilakukan untuk memperkuat validitas data. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi berjalan belum optimal, ditandai dengan lemahnya komitmen lintas instansi, rendahnya pemahaman bersama tentang substansi kebijakan, dan terbatasnya kepercayaan antar aktor. Meski terdapat beberapa hasil awal positif, seperti peningkatan peringkat Aceh Tengah dalam pemeringkatan nasional dan intensifikasi kegiatan pengawasan, pelaksanaan KTR belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Aceh Tengah membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui komunikasi yang lebih terbuka, komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman bersama dan sistem monitoring yang partisipatif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kawasan Tanpa Rokok, Partisipasi Masyarakat.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 19 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya M. Khalil Hilmi ; Baharuddin Thahir Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Permasalahan Rokok... Tahun 2025