Pembangunan Jalan Raya

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian
ini adalah bagaimana peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di
Kabupaten Rokan Hulu, mengingat belum terealisasinya peningkatan status jalan provinsi menjadi
jalan nasional dan masih banyaknya jalan yang rusak berat. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara usulan pemerintah daerah dan realisasi pembangunan di lapangan. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran aktor politik lokal dalam
pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dari peran tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan
accidental sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara optimal. Dari
lima dimensi teori peran Horoepoetri & Santosa (1993), hanya dua dimensi yang berfungsi baik,
yaitu strategi (terlihat dari koordinasi yang dilakukan sebanyak 12 kali) dan alat komunikasi
(penggunaan media oleh aktor politik lokal dalam menanggapi aspirasi masyarakat). Sedangkan
tiga dimensi lainnya belum berjalan efektif, yaitu kebijakan (tidak selarasnya prioritas anggaran),
penyelesaian sengketa (masih adanya konflik wilayah), dan terapi (belum ada pengukuran
kepuasan masyarakat). Faktor pendukung pembangunan jalan meliputi dukungan anggaran,
kebijakan pusat, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik. Namun terdapat hambatan seperti
kondisi alam, keterbatasan teknis, konflik batas wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat.
Kesimpulan: Aktor politik lokal memiliki peran strategis dalam pembangunan jalan di Kabupaten
Rokan Hulu, namun peran ini belum dijalankan secara maksimal. Hambatan struktural dan kultural
menjadi tantangan dalam mengoptimalkan peran tersebut. Diperlukan penguatan sinergi antar
pemangku kepentingan, transparansi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap
tahapan pembangunan. Saran: Pemerintah daerah dan aktor politik lokal diharapkan mampu
memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas prioritas kebijakan infrastruktur, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya akselerasi pembangunan infrastruktur jalan,
terutama dalam mendorong realisasi status jalan nasional.
Kata Kunci: Aktor Politik Lokal, Pembangunan Jalan, Infrastruktur, Kebijakan Publik