Permasalahan Lingkungan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan negara dengan potensi
kekayaan sumber daya alam yang besar, salah satunya dari sektor pertambangan. Namun,
aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi terhadap kerusakan
lingkungan, termasuk di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi
Tenggara. Kawasan ini merupakan daerah dengan jumlah perusahaan tambang terbanyak di
provinsi tersebut, yang menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan. Pemerintah belum
mampu menyelesaikan masalah ini secara efektif karena kolaborasi antara pemerintah, swasta,
dan masyarakat belum optimal. Faktor seperti kurangnya kesadaran, partisipasi, dan ketiadaan
regulasi formal menjadi penghambat utama. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat
pertambangan di Kecamatan Langgikima serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat dari kolaborasi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami
secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya kolaborasi antar aktor dalam
mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Utara.
Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan teknik purposive sampling dan
snowball sampling. Informan utama terdiri dari 9 informan, yang merupakan aktor terlibat
dalam kolaborasi ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman secara tematik melalui
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori collaborative governance dari Ansell & Gash
(2007). Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa kolaborasi antar aktor dalam
penanggulangan kerusakan lingkungan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi
rendahnya kesadaran aktor terhadap pentingnya kolaborasi, belum adanya regulasi formal yang
mengatur kerja sama, serta ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab.
Namun demikian, terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang bisa menjadi
potensi dalam penguatan kolaborasi di masa mendatang. Kesimpulan: Diperlukan kebijakan
lokal yang jelas dan mengikat, peningkatan kesadaran aktor, serta penguatan forum kolaboratif
yang formal agar kolaborasi dalam pengelolaan dampak pertambangan dapat berjalan secara
efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan
tata kelola kolaboratif dalam pelestarian lingkungan akibat pertambangan.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan