Manajemen Kepegawaian

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen
kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi. Namun, di Kabupaten
Mamberamo Tengah yang merupakan daerah otonomi baru dengan kondisi geografis ekstrem
dan keterbatasan infrastruktur, implementasi kebijakan ini menghadapi banyak tantangan.
Kesenjangan muncul antara regulasi nasional dengan kesiapan lokal dalam hal sumber daya
manusia, fasilitas, serta pola koordinasi antar bidang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dan menggambarkan faktor-faktor penghambat implementasi SIASN di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan. Metode:
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi SIASN masih belum optimal. Ditunjukkan dengan 4 dimensi yang
digunakan belum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hambatan utama ditemukan pada aspek
komunikasi yang masih satu arah dan tidak menjangkau seluruh pegawai; disposisi pimpinan
yang belum diikuti dengan kesiapan teknis pelaksana; struktur birokrasi yang belum adaptif; serta
sumber daya manusia dan teknologi yang sangat terbatas. Kurangnya SOP lokal, pelatihan teknis,
dan infrastruktur jaringan juga memperparah pelaksanaan sistem ini. Kesimpulan: Implementasi
SIASN di BKD Kabupaten Mamberamo Tengah menghadapi hambatan struktural dan kultural
yang kompleks. Untuk itu perlu strategi peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, penguatan
koordinasi lintas bidang, penyusunan SOP berbasis lokal, serta pengadaan infrastruktur teknologi
yang memadai.
Kata Kunci: SIASN, Implementasi Kebijakan, ASN, Daerah Otonomi Baru