Detail Katalog
ID: 28835Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
MPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO : (SIPD) / Febriani Napu
Pengarang:
Febriani Napu ; H. Bahrullah Akbar
Febriani Napu ; H. Bahrullah Akbar
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
Sistem informasi pemerintahan daerah
Deskripsi Fisik:
13 : Ilus
13 : Ilus
Nomor Panggil:
467. 598 431 2 FEB m
467. 598 431 2 FEB m
Control Number:
INLIS000000001192086
INLIS000000001192086
BIB ID:
0010-0126000531
0010-0126000531
Catatan
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan digital. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan SIPD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta menguraikan upaya yang dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif deskriptif, serta
mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data
dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang
terkumpul. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sebelum
berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, minimnya tenaga pendamping yang ahli, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta respons dari pemerintah pusat yang lambat saat ada kendala. Kesimpulan: Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan komunikasi lintas instansi, serta tetap menggunakan sistem lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih rutin,pendampingan yangmaksimal, dan pembaruan sistem agar SIPD bisa diterapkan dengan lebih efektif.
Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan, Penganggaran,
Implementasi
merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan digital. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan SIPD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta menguraikan upaya yang dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif deskriptif, serta
mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data
dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang
terkumpul. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sebelum
berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, minimnya tenaga pendamping yang ahli, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta respons dari pemerintah pusat yang lambat saat ada kendala. Kesimpulan: Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan komunikasi lintas instansi, serta tetap menggunakan sistem lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih rutin,pendampingan yangmaksimal, dan pembaruan sistem agar SIPD bisa diterapkan dengan lebih efektif.
Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan, Penganggaran,
Implementasi
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00123/IPDN/2026 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001192086 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260120102332 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000531 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a MPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO : $b (SIPD) /$c Febriani Napu | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Febriani Napu | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 13 : $b Ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21033 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a H. Bahrullah Akbar | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 467. 598 431 2 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 467. 598 431 2 FEB m | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Sistem informasi pemerintahan daerah | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan digital. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan SIPD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta menguraikan upaya yang dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif deskriptif, serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sebelum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, minimnya tenaga pendamping yang ahli, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta respons dari pemerintah pusat yang lambat saat ada kendala. Kesimpulan: Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan komunikasi lintas instansi, serta tetap menggunakan sistem lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih rutin,pendampingan yangmaksimal, dan pembaruan sistem agar SIPD bisa diterapkan dengan lebih efektif. Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan, Penganggaran, Implementasi | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 20 Jan 2026