Detail Katalog

ID: 28894

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH / RENHARD TODAPA

Pengarang:
RENHARD TODAPA ; Romi Saputra

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Pelayanan publik

Deskripsi Fisik:
20

Nomor Panggil:
352.335 984 4 REN i

Control Number:
INLIS000000001192145

BIB ID:
0010-0126000590

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan
Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Smart City sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, namun implementasi smart governance dalam pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi belum meratanya pemahaman antar-OPD terkait substansi kebijakan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengelola layanan digital.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart governance dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Palu. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance di Kota Palu telah menunjukkan progres positif, terutama dalam aspek logika kebijakan dan lingkungan
kebijakan. Aplikasi Sangu Palu, penyediaan Wi-Fi gratis, serta pengembangan kawasan Titik Nol menjadi faktor pendukung utama. Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal kompetensi ASN, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.Pemerintah Kota Palu telah merespons hambatan ini melalui pelatihan SDM, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan sosialisasi digital di tingkat kelurahan. Kesimpulan: Implementasi smart governance di Kota Palu berada dalam kategori cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan literasi digital masyarakat.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penguatan smart governance berbasis konteks lokal yang adaptif dan inklusif.
Kata Kunci: Smart Governance, Pelayanan Publik, Literasi Digital

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00138/IPDN/2026`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192145	1
005	`_`	`_`	20260120095011	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000590	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c RENHARD TODAPA	4
100	`_`	`#`	$a RENHARD TODAPA	5
300	`#`	`#`	$a 20	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24254	7
700	`_`	`#`	$a Romi Saputra	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 352.335 984 4	10
084	`#`	`#`	$a 352.335 984 4 REN i	11
650	`#`	`4`	$a Pelayanan publik	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Smart City sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, namun implementasi smart governance dalam pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi belum meratanya pemahaman antar-OPD terkait substansi kebijakan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengelola layanan digital.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart governance dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Palu. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance di Kota Palu telah menunjukkan progres positif, terutama dalam aspek logika kebijakan dan lingkungan kebijakan. Aplikasi Sangu Palu, penyediaan Wi-Fi gratis, serta pengembangan kawasan Titik Nol menjadi faktor pendukung utama. Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal kompetensi ASN, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.Pemerintah Kota Palu telah merespons hambatan ini melalui pelatihan SDM, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan sosialisasi digital di tingkat kelurahan. Kesimpulan: Implementasi smart governance di Kota Palu berada dalam kategori cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan literasi digital masyarakat.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penguatan smart governance berbasis konteks lokal yang adaptif dan inklusif. Kata Kunci: Smart Governance, Pelayanan Publik, Literasi Digital	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 20 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya RENHARD TODAPA ; Romi Saputra Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Pelayanan publik... Tahun 2025