Detail Katalog

ID: 28932

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH / M. SULTHAN MUNA AKBARSYAH

Pengarang:
M. SULTHAN MUNA AKBARSYAH ; Mutia Rahmah

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Pelayanan dan penanggulangan penyakit menular

Deskripsi Fisik:
25 : Ilus

Nomor Panggil:
362.196 598 112 2 M. e

Control Number:
INLIS000000001192182

BIB ID:
0010-0126000627

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): TBC merupakan penyakit kronis yang menjadi masalah
prioritas dunia saat ini, termasuk Negara Indonesia. Secara nasional, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TBC terbanyak, salah satunya Kabupaten Bireuen. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.8.2/512 Tahun 2024 yang mengatur upaya percepatan eliminasi TBC serta menjadi dasar hukum kebijakan penanggulangan TBC di Bireuen. Namun, penanggulangan TBC yang berjalan di Kabupaten Bireuen belum berjalan sebagaimana mestinya dengan kebijakan yang belum efektif menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan TBC, memetakan faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan penanggulangan TBC di Kabupaten. Metode: Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis studi dokumen dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti dalam menganalisis data. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kemampuan arah kebijakan dalam mengurangi kasus TBC dan serta ketidaktepatan strategi yang
digunakan dalam menanggulangi permasalahan TBC, ketidakoptimalan pelaksanaan rencana strategis sesuai kebutuhan permasalahan dan kekurangan pada kemampuan adaptif yang dimiliki organisasi pelaksana kebijakan, minimnya kerja sama pemangku kebijakan dengan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan TBC serta belum tercapainya hasil analisa yang tepat untuk menghasilkan solusi
penanggulangan TBC. Kesimpulan: Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pemahaman masyarakat melalui promosi dan edukasi dan pemberian bantuan bagi pasien pengidap TBC Kabupaten Bireuen.
Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Penanggulangan, Tuberkulosis

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00161/IPDN/2026`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192182	1
005	`_`	`_`	20260121094621	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000627	3
245	`1`	`#`	$a EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH /$c M. SULTHAN MUNA AKBARSYAH	4
100	`_`	`#`	$a M. SULTHAN MUNA AKBARSYAH	5
300	`#`	`#`	$a 25 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21086	7
700	`_`	`#`	$a Mutia Rahmah	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 362.196 598 112 2	10
084	`#`	`#`	$a 362.196 598 112 2 M. e	11
650	`#`	`4`	$a Pelayanan dan penanggulangan penyakit menular	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): TBC merupakan penyakit kronis yang menjadi masalah prioritas dunia saat ini, termasuk Negara Indonesia. Secara nasional, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TBC terbanyak, salah satunya Kabupaten Bireuen. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.8.2/512 Tahun 2024 yang mengatur upaya percepatan eliminasi TBC serta menjadi dasar hukum kebijakan penanggulangan TBC di Bireuen. Namun, penanggulangan TBC yang berjalan di Kabupaten Bireuen belum berjalan sebagaimana mestinya dengan kebijakan yang belum efektif menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan TBC, memetakan faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan penanggulangan TBC di Kabupaten Bireuen sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan penanggulangan TBC di Kabupaten. Metode: Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis studi dokumen dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti dalam menganalisis data. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kemampuan arah kebijakan dalam mengurangi kasus TBC dan serta ketidaktepatan strategi yang digunakan dalam menanggulangi permasalahan TBC, ketidakoptimalan pelaksanaan rencana strategis sesuai kebutuhan permasalahan dan kekurangan pada kemampuan adaptif yang dimiliki organisasi pelaksana kebijakan, minimnya kerja sama pemangku kebijakan dengan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan TBC serta belum tercapainya hasil analisa yang tepat untuk menghasilkan solusi penanggulangan TBC. Kesimpulan: Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pemahaman masyarakat melalui promosi dan edukasi dan pemberian bantuan bagi pasien pengidap TBC Kabupaten Bireuen. Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Penanggulangan, Tuberkulosis	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 21 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya M. SULTHAN MUNA AKBARSYAH ; Mutia Rahmah Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Pelayanan dan penang... Tahun 2025