Detail Katalog
ID: 28947Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA / Rumahorbo, Pebri Yogi
Pengarang:
Rumahorbo, Pebri Yogi ; Frans Dione
Rumahorbo, Pebri Yogi ; Frans Dione
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
Kerusakan Hutan
Deskripsi Fisik:
15
15
Nomor Panggil:
634.960 959 839 RUM m
634.960 959 839 RUM m
Control Number:
INLIS000000001192197
INLIS000000001192197
BIB ID:
0010-0126000642
0010-0126000642
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan
lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.
Meskipun kerangka kebijakan telah tersedia di tingkat nasional, pelaksanaannya di daerah
masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya,
dan minimnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau
implementasi kebijakan secara sistematis, tidak hanya dari sisi isi kebijakan, tetapi juga
struktur kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan
Utara berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), serta
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode:
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Sebanyak sebelas
informan dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dan pengetahuan langsung
terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan
Utara, meliputi pejabat teknis, aparat desa, dan tokoh masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kejelasan tujuan kebijakan, kompleksitas struktur birokrasi, keterbatasan kapasitas organisasi
pelaksana, serta dinamika antara aktor negara dan non-negara di tingkat lokal. Kesimpulan:
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran, dibutuhkan
perbaikan dalam struktur kelembagaan, penyelarasan antar level pemerintahan, serta
peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebakaran Hutan, Kalimantan Utara
lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.
Meskipun kerangka kebijakan telah tersedia di tingkat nasional, pelaksanaannya di daerah
masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya,
dan minimnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau
implementasi kebijakan secara sistematis, tidak hanya dari sisi isi kebijakan, tetapi juga
struktur kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan
Utara berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), serta
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode:
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Sebanyak sebelas
informan dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dan pengetahuan langsung
terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan
Utara, meliputi pejabat teknis, aparat desa, dan tokoh masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kejelasan tujuan kebijakan, kompleksitas struktur birokrasi, keterbatasan kapasitas organisasi
pelaksana, serta dinamika antara aktor negara dan non-negara di tingkat lokal. Kesimpulan:
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran, dibutuhkan
perbaikan dalam struktur kelembagaan, penyelarasan antar level pemerintahan, serta
peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebakaran Hutan, Kalimantan Utara
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06755/IPDN/2025 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001192197 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260121100514 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000642 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA /$c Rumahorbo, Pebri Yogi | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Rumahorbo, Pebri Yogi | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 15 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24255 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Frans Dione | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 634.960 959 839 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 634.960 959 839 RUM m | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Kerusakan Hutan | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun kerangka kebijakan telah tersedia di tingkat nasional, pelaksanaannya di daerah masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau implementasi kebijakan secara sistematis, tidak hanya dari sisi isi kebijakan, tetapi juga struktur kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Sebanyak sebelas informan dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dan pengetahuan langsung terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi pejabat teknis, aparat desa, dan tokoh masyarakat di wilayah rawan karhutla. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kompleksitas struktur birokrasi, keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana, serta dinamika antara aktor negara dan non-negara di tingkat lokal. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran, dibutuhkan perbaikan dalam struktur kelembagaan, penyelarasan antar level pemerintahan, serta peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebakaran Hutan, Kalimantan Utara | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 21 Jan 2026