Hukum Peredaran minuman beralkohol

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, mengalami
tingginya tingkat konsumsi alkohol yang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas,
kecelakaan lalu lintas, dan gangguan sosial lainnya. Pemerintah Provinsi Papua telah
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelarangan
tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi
kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura. Metode: Metode
yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi edward III dalam (Edyanto et al.
2021). Infoman yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data
dilakukan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.. Instrumen
penelitian ini adalah penulis sendiri. Hasil/Temuan: hasil temuan adalah Implementasi kebijakan
larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura dianalisis melalui dimensi
pada teori edward III dalam (Edyanto et al. 2021), pada dimensi komunikasi menunjukkan bahwa
pihak Pemda telah melakukan sosialisasi secara konsisten kepada pihak swasta dan masyarakat
namun hasilnya masih belum maksimal dan masih ditemukan banyak penyimpangan, pada dimensi
sumber daya diketahui bahwa baik dari segi pendanaan personel maupun sarana prasarana masih
kurang mencukupi sehingga berimbas pada pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan inspeksi,
pada dimensi disposisi diketahui bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
di Kota Jayapura berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan ini namun dari segi masyarkat
masih banyak yang tidak mendukung kebijakan tersebut ditandai dengan banyaknya transaksi
ilegal di masyarakat, pada dimensi struktur organisasi diketahui bahwa dari segi koordinasi antar
lembaga sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi untuk
mencapai hasil yang lebih optimal dan dari segi tugas dan tanggung jawab dan juga prosedur kerja
pun sama belum maksimal. Kesimpulan: Implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di
Kota Jayapura masih belum optimal dan memerlukan peningkatan dari sisi edukasi, pengawasan, serta
koordinasi antar lembaga.
Kata Kunci: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Implementasi Kebijakan, Jayapura, Kebijakan
Publik, Minuman beralkohol, Perda No. 22 Tahun 2016