Detail Katalog

ID: 29329

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART GOVERNANCE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA / Simamora, Josua

Pengarang:
Simamora, Josua ; Afif Syarifudin Yahya

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi Publik

Deskripsi Fisik:
11

Nomor Panggil:
352.309 598 124 6 SIM i

Control Number:
INLIS000000001192560

BIB ID:
0010-0126001005

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan smart governance di Kabupaten Humbang Hasundutan menghadapi tantangan signifikan meskipun telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Masterplan Smart City. Berdasarkan data LPPD 2023, hanya 65% layanan publik yang telah diselenggarakan secara online, 7,6% layanan memanfaatkan sertifikat elektronik, dan 33,3% OPD menyimpan data di pusat data pemerintah. Nilai pelaksanaan program smart governance hanya mencapai 1,6 dari skala 4, koordinasi kelembagaan belum berjalan maksimal, dan terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan smart governance di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Hamdi (2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (13 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance telah mencapai beberapa capaian seperti aplikasi SPPD untuk 2.520 pegawai, 93 titik jaringan internet aktif, sistem tanda tangan elektronik, dan website resmi informasi publik. Namun, produktivitas masih terhambat kesenjangan digital antara perkotaan-pedesaan, linearitas terganggu ketiadaan anggaran khusus, dan efisiensi rendah karena 31 pegawai Diskominfo mayoritas non-IT dengan tenaga ahli kontrak. Faktor penghambat utama meliputi tidak ada alokasi APBD khusus, rendahnya komitmen pimpinan, terbatasnya SDM berkeahlian IT, dan kekurangan peralatan versi lama. Kesimpulan: Implementasi kebijakan smart governance di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan telah menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi layanan publik dan efisiensi birokrasi internal, namun masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD, memperkuat komitmen pimpinan, mengembangkan SDM berkeahlian IT secara permanen, dan memperbarui peralatan pendukung secara berkala. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Smart Governance, Kabupaten Humbang Hasundutan

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06980/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192560	1
005	`_`	`_`	20260127112207	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001005	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART GOVERNANCE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Simamora, Josua	4
100	`_`	`#`	$a Simamora, Josua	5
300	`#`	`#`	$a 11	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/24071	7
700	`_`	`#`	$a Afif Syarifudin Yahya	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 352.309 598 124 6	10
084	`#`	`#`	$a 352.309 598 124 6 SIM i	11
650	`#`	`4`	$a Administrasi Publik	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan smart governance di Kabupaten Humbang Hasundutan menghadapi tantangan signifikan meskipun telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Masterplan Smart City. Berdasarkan data LPPD 2023, hanya 65% layanan publik yang telah diselenggarakan secara online, 7,6% layanan memanfaatkan sertifikat elektronik, dan 33,3% OPD menyimpan data di pusat data pemerintah. Nilai pelaksanaan program smart governance hanya mencapai 1,6 dari skala 4, koordinasi kelembagaan belum berjalan maksimal, dan terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan smart governance di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Hamdi (2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (13 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance telah mencapai beberapa capaian seperti aplikasi SPPD untuk 2.520 pegawai, 93 titik jaringan internet aktif, sistem tanda tangan elektronik, dan website resmi informasi publik. Namun, produktivitas masih terhambat kesenjangan digital antara perkotaan-pedesaan, linearitas terganggu ketiadaan anggaran khusus, dan efisiensi rendah karena 31 pegawai Diskominfo mayoritas non-IT dengan tenaga ahli kontrak. Faktor penghambat utama meliputi tidak ada alokasi APBD khusus, rendahnya komitmen pimpinan, terbatasnya SDM berkeahlian IT, dan kekurangan peralatan versi lama. Kesimpulan: Implementasi kebijakan smart governance di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan telah menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi layanan publik dan efisiensi birokrasi internal, namun masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD, memperkuat komitmen pimpinan, mengembangkan SDM berkeahlian IT secara permanen, dan memperbarui peralatan pendukung secara berkala. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Smart Governance, Kabupaten Humbang Hasundutan	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 27 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Simamora Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Subjek: Administrasi Publik... Tahun 2025