pendidikan inklusif

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan tenaga pendidik, serta belum selarasnya kebijakan nasional dengan kondisi lokal di daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa mekanisme zonasi belum sepenuhnya menjamin akses yang adil bagi peserta didik disabilitas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat SMA, dengan fokus pada efektivitas sistem zonasi dan peran para pemangku kepentingan dalam mendukung praktik pendidikan yang setara dan adaptif. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih secara purposif, meliputi perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, kepala sekolah, guru pendamping, serta orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah menengah. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan inklusif telah diadopsi secara formal, pelaksanaannya masih belum merata dan cenderung administratif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas guru, belum tersedianya fasilitas yang mendukung, serta lemahnya integrasi antara kebijakan dan kebutuhan nyata di sekolah. Kesimpulan: Diperlukan penguatan kapasitas pendidik, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan kebijakan dengan kondisi lokal untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Sistem Zonasi, Implementasi Kebijakan