Sosialisasi Politik

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, masih menghadapi potensi konflik sosial yang
cukup tinggi. Meskipun terdapat sistem pemilihan berbasis kearifan lokal yaitu sistem noken yang
dipimpin oleh kepala suku, konflik horizontal antar pendukung, kekerasan, dan aksi massa masih kerap
terjadi. Peran kepala suku sebagai pemimpin informal yang dihormati di masyarakat adat belum
sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam upaya mitigasi konflik sosial selama Pilkada. Padahal,
kepala suku memiliki otoritas sosial dan budaya yang kuat untuk mengarahkan masyarakat. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif karena dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam makna, peran, dan
dinamika sosial yang dijalankan oleh kepala suku dalam konteks Pilkada di Kabupaten Jayawijaya.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih
secara purposif, yaitu kepala suku, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan penyelenggara pemilu,
karena mereka memiliki pengalaman langsung dan peran penting dalam proses demokrasi lokal.
Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola makna dalam narasi
informan, serta dilengkapi dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan memastikan
temuan yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan secara objektif dan kredibel.
Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa kepala suku di Kabupaten Jayawijaya memiliki peran
sentral dalam mengantisipasi konflik sosial selama pemilihan kepala daerah melalui empat fungsi
utama, yaitu memberi arah sosialisasi politik, mewariskan nilai dan norma adat, mempererat solidaritas
kelompok, serta melakukan pengendalian sosial. Kepala suku tidak hanya memahami norma adat dan
sistem demokrasi lokal seperti noken, tetapi juga berperan sebagai penengah konflik dengan tetap
menjaga netralitas. Kesimpulan: Peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada Pilkada
di Kabupaten Jayawijaya tergolong strategis namun belum diberdayakan secara maksimal. Dibutuhkan
sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga adat untuk memperkuat posisi kepala
suku dalam menjaga stabilitas sosial selama proses demokrasi berlangsung.
Kata Kunci: Kepala Suku, Konflik Sosial, Pilkada, Sistem Noken, Jayawijaya