Detail Katalog

ID: 29371

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Maromon, Yansen Alther

Pengarang:
Maromon, Yansen Alther ; Hutasoit, Imelda

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Kesehatan Masyarakat

Deskripsi Fisik:
12 : Ilus

Nomor Panggil:
362.195 986 874 MAR c

Control Number:
INLIS000000001192602

BIB ID:
0010-0126001047

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang
membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Ansell and Gash (2008). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi
awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masingmasing lembaga bekerja secara terpisah. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka.
Kata kunci: Collaborative Governance; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07009/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192602	1
005	`_`	`_`	20260127074203	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001047	3
245	`1`	`#`	$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Maromon, Yansen Alther	4
100	`3`	`#`	$a Maromon, Yansen Alther	5
300	`#`	`#`	$a 12 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24105	7
700	`3`	`#`	$a Hutasoit, Imelda	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 362.195 986 874	10
084	`#`	`#`	$a 362.195 986 874 MAR c	11
650	`#`	`4`	$a Kesehatan Masyarakat	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Ansell and Gash (2008). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masingmasing lembaga bekerja secara terpisah. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka. Kata kunci: Collaborative Governance; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 27 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Maromon Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Kesehatan Masyarakat... Tahun 2025