Detail Katalog

ID: 29384

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH / Cantika Yokalina Boka

Pengarang:
Cantika Yokalina Boka ; Timoty Yusuf Salama

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

dikalisme keamanan ideologi negara

Deskripsi Fisik:
11

Nomor Panggil:
320.535 9844 CAN p

Control Number:
INLIS000000001192615

BIB ID:
0010-0126001060

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan antosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Kata Kunci: Peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Penanganan, Paham Radikalisme

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07019/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192615	1
005	`_`	`_`	20260128085231	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001060	3
245	`1`	`#`	$a PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c Cantika Yokalina Boka	4
100	`_`	`#`	$a Cantika Yokalina Boka	5
300	`#`	`#`	$a 11	6
700	`_`	`#`	$a Timoty Yusuf Salama	7
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	8
082	`#`	`#`	$a 320.535 9844	9
084	`#`	`#`	$a 320.535 9844 CAN p	10
650	`#`	`4`	$a dikalisme keamanan ideologi negara	11
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan antosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Kata Kunci: Peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Penanganan, Paham Radikalisme	12
856	`#`	`#`	$a -	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Cantika Yokalina Boka ; Timoty Yusuf Salama Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: dikalisme keamanan i... Tahun 2025