Detail Katalog

ID: 29391

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Muhammad Kemal

Pengarang:
Muhammad Kemal ; Lina Marlina

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi Pemerintahan Daerah

Deskripsi Fisik:
15

Nomor Panggil:
352.150 959 836 32 MUH s

Control Number:
INLIS000000001192622

BIB ID:
0010-0126001067

Catatan

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi tantangan besar. Isu utama meliputi pencapaian SPM yang belum optimal, masalah koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi. Data dari aplikasi e-SPM menunjukkan bahwa capaian SPM untuk pekerjaan umum pada tahun 2023 hanya mencapai
66,54%, jauh dari target 100%. Hal ini menunjukkan inefisiensi yang membatasi kemampuan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan fiskal secara keseluruhan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengoptimalkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kajian dokumen, dan observasi lapangan dengan informan kunci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka manajemen strategi dari Richard Rumelt yang mencakup diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai
upaya untuk mengoptimalkan pencapaian SPM, masih ada beberapa hambatan signifikan. Hambatan utama meliputi pemahaman masyarakat yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Namun, inisiatif seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan forum koordinasi, dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menjanjikan. Kesimpulan: Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum optimal, dengan tantangan-tantangan besar yang menghambat pencapaian target SPM secara penuh. Namun, inisiatif strategis yang sedang dijalankan menunjukkan potensi untuk perbaikan di masa depan dalam pelayanan publik dan efisiensi sektor pemerintahan.
Kata kunci: Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Strategi.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07024/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192622	1
005	`_`	`_`	20260128090217	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001067	3
245	`1`	`#`	$a STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Muhammad Kemal	4
100	`_`	`#`	$a Muhammad Kemal	5
300	`#`	`#`	$a 15	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23141	7
700	`_`	`#`	$a Lina Marlina	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 352.150 959 836 32	10
084	`#`	`#`	$a 352.150 959 836 32 MUH s	11
650	`#`	`4`	$a Administrasi Pemerintahan Daerah	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi tantangan besar. Isu utama meliputi pencapaian SPM yang belum optimal, masalah koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi. Data dari aplikasi e-SPM menunjukkan bahwa capaian SPM untuk pekerjaan umum pada tahun 2023 hanya mencapai 66,54%, jauh dari target 100%. Hal ini menunjukkan inefisiensi yang membatasi kemampuan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan fiskal secara keseluruhan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengoptimalkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kajian dokumen, dan observasi lapangan dengan informan kunci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka manajemen strategi dari Richard Rumelt yang mencakup diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian SPM, masih ada beberapa hambatan signifikan. Hambatan utama meliputi pemahaman masyarakat yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Namun, inisiatif seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan forum koordinasi, dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menjanjikan. Kesimpulan: Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum optimal, dengan tantangan-tantangan besar yang menghambat pencapaian target SPM secara penuh. Namun, inisiatif strategis yang sedang dijalankan menunjukkan potensi untuk perbaikan di masa depan dalam pelayanan publik dan efisiensi sektor pemerintahan. Kata kunci: Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Strategi.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Kemal ; Lina Marlina Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi Pemerin... Tahun 2025