Detail Katalog

ID: 29394
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS BATUBARA DI PROVINSI JAMBI / M. ARIF

Pengarang:
M. ARIF ; Afif Syarifudin Yahya
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
Subjek
Administrasi Negara Bidang Transportasi
Deskripsi Fisik:
19
Nomor Panggil:
354.760 959 815 M. c
Control Number:
INLIS000000001192625
BIB ID:
0010-0126001070
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya intensitas pengangkutan batubara menyebabkan kerusakan jalan umum serta kecelakaan lalu lintas. Sejak 2014, Gubernur Jambi meminta pihak swasta membangun jalan khusus batubara yang hingga kini belum rampung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merekomendasikan solusi alternatif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi isu dan snowball sampling untuk pemilik lahan. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil/Temuan: Pembangunan jalan masih berlangsung dan terhambat oleh pembebasan lahan. Faktor pendukung meliputi tata kelola, keputusan aktor lain, keuangan, regulasi, sumber daya, keselarasan, pengaturan kelembagaan, akuntabilitas, orientasi strategi, fleksibilitas, peluang, dan kondisi politik. Faktor penghambat meliputi negosiasi, legitimasi internal, resistensi internal, beban kerja, ketaatan sukarela, masalah sosial, transparansi, aktivitas kolaborasi, dan kerja sama. Kesimpulan: Solusi yang direkomendasikan adalah sistem mediasi terintegrasi dengan tim appraisal independen untuk penentuan harga tanah yang kredibel. Pemerintah Provinsi Jambi disarankan mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan agar mendukung dan mempercepat pembangunan jalan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Jalan Khusus, Batubara, Provinsi Jambi, Pemangku Kepentingan
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07027/IPDN/2025 Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001192625 1
005 _ _ 20260128091056 2
035 # # $a 0010-0126001070 3
245 1 # $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS BATUBARA DI PROVINSI JAMBI /$c M. ARIF 4
100 _ # $a M. ARIF 5
300 # # $a 19 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/24771 7
700 _ # $a Afif Syarifudin Yahya 8
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),$c 2025 9
082 # # $a 354.760 959 815 10
084 # # $a 354.760 959 815 M. c 11
650 # 4 $a Administrasi Negara Bidang Transportasi 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya intensitas pengangkutan batubara menyebabkan kerusakan jalan umum serta kecelakaan lalu lintas. Sejak 2014, Gubernur Jambi meminta pihak swasta membangun jalan khusus batubara yang hingga kini belum rampung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merekomendasikan solusi alternatif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi isu dan snowball sampling untuk pemilik lahan. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil/Temuan: Pembangunan jalan masih berlangsung dan terhambat oleh pembebasan lahan. Faktor pendukung meliputi tata kelola, keputusan aktor lain, keuangan, regulasi, sumber daya, keselarasan, pengaturan kelembagaan, akuntabilitas, orientasi strategi, fleksibilitas, peluang, dan kondisi politik. Faktor penghambat meliputi negosiasi, legitimasi internal, resistensi internal, beban kerja, ketaatan sukarela, masalah sosial, transparansi, aktivitas kolaborasi, dan kerja sama. Kesimpulan: Solusi yang direkomendasikan adalah sistem mediasi terintegrasi dengan tim appraisal independen untuk penentuan harga tanah yang kredibel. Pemerintah Provinsi Jambi disarankan mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan agar mendukung dan mempercepat pembangunan jalan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Jalan Khusus, Batubara, Provinsi Jambi, Pemangku Kepentingan 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name