Detail Katalog

ID: 29466

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT / Putri Nur Illahi S.

Pengarang:
Putri Nur Illahi S. ; Anwar Rosshad

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Administrasi desa

Deskripsi Fisik:
14 : Ilus

Nomor Panggil:
352.170 959 824 55 PUT k

Control Number:
INLIS000000001192697

BIB ID:
0010-0126001142

Catatan

Permasalahan/latar belakang (GAP): Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Banjaran Kec.Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya Tingkat kehadiran anggota BPD dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 53%, serta masih adanya program Pembangunan desa yang tidak disetujui oleh BPD karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Padahal, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut dangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Hasil/Temuan: Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi rutin, keterbatasan akses terhadap informasi pemerintahan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, serta
perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Meskipun terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, namun belum mampu menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Kesimpulan: Komunikasi pemerintahan antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Banjaran masih belum optimal karena terkendala oleh kurangnya keterbukaan informasi, koordinasi yang tidak terstruktur, dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi internal antar lembaga serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan desa secara partisipatif.
Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, BPD, Kepala Desa, koordinasi, partisipasi masyarakat.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07084/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192697	1
005	`_`	`_`	20260128114611	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001142	3
245	`1`	`#`	$a KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT /$c Putri Nur Illahi S.	4
100	`_`	`#`	$a Putri Nur Illahi S.	5
300	`#`	`#`	$a 14 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22277	7
700	`_`	`#`	$a Anwar Rosshad	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 352.170 959 824 55	10
084	`#`	`#`	$a 352.170 959 824 55 PUT k	11
650	`#`	`4`	$a Administrasi desa	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/latar belakang (GAP): Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Banjaran Kec.Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya Tingkat kehadiran anggota BPD dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 53%, serta masih adanya program Pembangunan desa yang tidak disetujui oleh BPD karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Padahal, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut dangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Hasil/Temuan: Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi rutin, keterbatasan akses terhadap informasi pemerintahan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, serta perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Meskipun terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, namun belum mampu menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Kesimpulan: Komunikasi pemerintahan antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Banjaran masih belum optimal karena terkendala oleh kurangnya keterbukaan informasi, koordinasi yang tidak terstruktur, dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi internal antar lembaga serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan desa secara partisipatif. Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, BPD, Kepala Desa, koordinasi, partisipasi masyarakat.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Putri Nur Illahi S. ; Anwar Rosshad Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Administrasi desa... Tahun 2025