Keamanan dan Keselamatan Umum

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya
kesenjangan antara regulasi ideal mengenai peran Satlinmas berdasarkan Permendagri
Nomor 26 Tahun 2020 dengan realitas pelaksanaan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu.
Secara ideal, Satlinmas seharusnya terdiri dari anggota usia produktif, berpendidikan layak,
serta mendapat pelatihan dan fasilitas yang memadai. Namun, di lapangan, sebagian besar
anggota berusia di atas 60 tahun, 13 orang tidak bersekolah, dan pelatihan serta dukungan
fasilitas sangat terbatas. Sementara itu, kasus gangguan ketertiban dan bencana alam terus
meningkat, menunjukkan perlunya optimalisasi peran Satlinmas secara sistemik. Tujuan:
Menganalisis peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Metode: Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori peran dari
Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: expectation
(harapan), norm (norma), performance (pelaksanaan), evaluation (penilaian), dan sanction
(sanksi). Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara harapan terhadap peran
Satlinmas dan pelaksanaannya di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung atau
menghambat efektivitas peran tersebut. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara umum peran Satlinmas belum berjalan optimal. Pada dimensi expectation,
harapan dari pemerintah agar Satlinmas menjadi pelindung utama di desa belum
sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat praktik baik di Desa Kuta Tengah dan Lae Nuaha.
Pada dimensi norm, regulasi pendanaan dan operasional belum diterapkan sesuai aturan,
dan dukungan pemerintah daerah masih minim. Dalam hal performance, kegiatan
Satlinmas masih bersifat insidental tanpa program kerja rutin, dan sangat bergantung pada
inisiatif desa. Dimensi evaluation menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara informal
oleh kepala desa dan pembina, namun belum dilengkapi sistem reward dan sanksi yang
terstruktur. Pada dimensi sanction, belum ada mekanisme sanksi formal bagi anggota yang
tidak aktif, sehingga penegakan kedisiplinan lemah. Kesimpulan: Diperlukan perhatian
serius dari pemerintah daerah dalam hal pembinaan, penyediaan fasilitas, dan kebijakan
yang mendukung profesionalisme Satlinmas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui
pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, dan peningkatan koordinasi antar instansi
untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi.
Kata kunci: Satlinmas, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat