Program untuk Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua masih menjadi salah satu wilayah di
Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan yang serius. Kondisi geografis yang sulit
dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar
menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan Orang Asli Papua
(OAP) yang berada di Kabupaten Jayapura. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka
kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan
pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu
mendeskripsikan topik dengan rinci dan mendalam sehingga masalah dapat dianalisis dengan lebih
baik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta
dilakukan triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori
implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Infoman yang dilibatkan dalam penelitian
ini berjumlah 13 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Hasil/Temuan:
penelitian ini mengahasilkan beberapa temuan dianalisis menurut dimensi, pada dimensi standar dan
tujuan kebijakan sudah terdapat standar yang jelas serta tujuan yang juga terarah, pada dimensi sumber
daya kebijakan masih belum memadai karena banyak infrastruktur dan sarana yang belum optimal, pada
dimensi Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi sudah terdapat komunikasi yang cukup
baik dalam segi capacity building, pada dimensi karakteristik agen pelaksana masih belum optimal
dilihat dari segi pengalaman dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Sikap dan
Kecenderungan Pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik antar pemerintah, pada dimensi
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politikmasih belum kondusif mengingat tingginya tingkat kerawanan
kondisi di Jayapura. Kesimpulan: Secara umum pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal
karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta belum
meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kebijakan Otonomi khusus.
KataKunci:Otonomi Khusus, Kemiskinan, Orang Asli Papua.