administrasi pemerintahan daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan dokumen strategis jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Namun, dalam praktiknya, penetapan RPJPD seringkali menghadapi tantangan administratif dan politik, terutama pada masa transisi kepemimpinan seperti pergantian Penjabat (Pj.) Wali Kota. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kepala Daerah dalam penetapan RPJPD, mengetahui faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Daerah dalam penetapan RPJPD telah berjalan sesuai empat dimensi peran dari Biddle & Thomas (1996): Harapan, Norma, Perilaku, Penilaian dan Sanksi. Namun, seringnya pergantian Pj. Wali Kota menyebabkan keterlambatan dan perubahan isi RPJPD. Kesimpulan: Disarankan agar Pj. Wali Kota tetap menandatangani RPJPD jika pembahasan telah selesai sesuai fungsi dan tugas Kepala Daerah. Kata Kunci: Peran, Kepala Daerah, RPJPD, Rencana Pembangunan, Kota Pekanbaru