Detail Katalog

ID: 29519

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERAN DPRD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN WARGA DENGAN PT. APN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI / Muhammad Zawir Rayhan

Pengarang:
Muhammad Zawir Rayhan ; Ardika Nurfurkon

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

DPRD

Deskripsi Fisik:
13

Nomor Panggil:
328.598 151 3 MUH p

Control Number:
INLIS000000001192750

BIB ID:
0010-0126001195

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT. APN di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PT. APN. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran oleh Biddle & Thomas sebagai dasar analisis terhadap fungsi kelembagaan DPRD. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merangin telah menjalankan perannya melalui beberapa forum mediasi dan pengawasan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala seperti rendahnya kapasitas teknis, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan tekanan dari aktor-aktor berkepentingan. Dukungan masyarakat dan akses terhadap informasi publik menjadi faktor pendukung utama, sedangkan lemahnya regulasi lokal menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan. Kesimpulan: Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria di daerah, DPRD perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas kolaborasi lintas aktor, serta menyusun kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal. Kata Kunci: DPRD, Konflik Agraria, Mediasi Kelembagaan

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07132/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192750	1
005	`_`	`_`	20260128023835	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001195	3
245	`1`	`#`	$a PERAN DPRD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN WARGA DENGAN PT. APN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI /$c Muhammad Zawir Rayhan	4
100	`_`	`#`	$a Muhammad Zawir Rayhan	5
300	`#`	`#`	$a 13	6
700	`_`	`#`	$a Ardika Nurfurkon	7
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	8
082	`#`	`#`	$a 328.598 151 3	9
084	`#`	`#`	$a 328.598 151 3 MUH p	10
650	`#`	`4`	$a DPRD	11
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT. APN di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PT. APN. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran oleh Biddle & Thomas sebagai dasar analisis terhadap fungsi kelembagaan DPRD. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merangin telah menjalankan perannya melalui beberapa forum mediasi dan pengawasan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala seperti rendahnya kapasitas teknis, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan tekanan dari aktor-aktor berkepentingan. Dukungan masyarakat dan akses terhadap informasi publik menjadi faktor pendukung utama, sedangkan lemahnya regulasi lokal menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan. Kesimpulan: Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria di daerah, DPRD perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas kolaborasi lintas aktor, serta menyusun kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal. Kata Kunci: DPRD, Konflik Agraria, Mediasi Kelembagaan	12
856	`#`	`#`	$a -	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Zawir Rayhan ; Ardika Nurfurkon Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: DPRD... Tahun 2025