Keuangan Negara di Suatu Provinsi atau Daerah Tertentu

Pengelolaan keuangan Kota Bekasi berfokus pada
rendahnya PAD dan ketergantungan pada dana transfer, dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah
dan pengelolaan kekayaan terpisah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan
masyarakat, perlu dilakukan analisis pendapatan daerah yang mencakup kemandirian keuangan,
ketergantungan keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan potensi PAD sebagai implementasi
desentralisasi fiskal. Tujuan : menganalisis pendapatan daerah untuk memahami kontribusi PAD
dalam meningkatkan kemandirian Kota Bekasi. Metode : Metode yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan
pegawai BPKAD dan Bapenda, serta data sekunder dari LRA Kota Bekasi. Analisis data meliputi
pengumpulan, reduksi, penyajian, dan deskripsi data dengan analisis rasio pendapatan. Hasil/Temuan:
penelitian menunjukkan tingkat kemandirian Kota Bekasi rata-rata 72% dengan pola hubungan
partisipatif selama lima tahun terakhir, namun rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 55,27%
dengan kriteria ketergantungan sangat tinggi. Pertumbuhan Pendapatan Daerah juga mencapai 4,32%
selama periode lima tahun, meskipun mengalami fluktuasi tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis pajak,
seperti pajak restoran dan pajak BPHTB, yang memiliki potensi prima di Kota Bekasi dengan proporsi
lebih dari satu. Kesimpulan Kemandirian di Kota Bekasi memang belum tercapai sepenuhnya karena
ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi namun Kota Bekasi memiliki potensi
untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dengan memperbaiki efektivitas pendapatan asli
daerah. Hal ini akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat.