administrasi desa

Kabupaten Poso adalah Salah satu
Kabupaten yang memilki keberagaman dari suku, budaya dan sosial. Namun
dibalik keberagaman itu menjadikan hubungan masyarakat dan pemerintah
khususnya di tingkat desa masih menjadi tantangan serius. Hal ini dikarenakan
adanya ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu,
Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan yang
harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
Penelitian ini dianalisi dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri
dan Santoso (2003) yang meliputi : peran sebagai Kebijakan, peran sebagai
Strategi, peran sebagai Alat Komunikasi, peran sebagai Penyelesaian Sengketa,
peran sebagai Alat Terapi. Metode: Adapun Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait. Hasil/Temuan:
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan yang
terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah
kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa
yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. Kesimpulan: Upaya yang
saat ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa adalah
meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan
pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintahan
desa serta memberikan pelatihan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan
yang baik.