Peraturan Daerah

Penyelenggaraan reklame komersial harus
berdasarkan norma atau hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib,
tenteram dan teratur. Namun, di Kabupaten Kendal masih terdapat pelanggaran dalam
penyelenggaraan reklame komersial seperti penempatan yang tidak sesuai, adanya tunggakan
pajak reklame, serta adanya reklame liar yang tidak berijin. Sehingga dalam hal ini penting
untuk dilakukan penegakan peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame komersial agar
tercipta penyelenggaraan reklame komersial yang tertib dan teratur. Tujuan: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan regulasi yang dilakukan, apa
yang menjadi faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame
komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Khasan Effendy. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (8 informan), observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial oleh Satpol PP masih
belum berjalan dengan maksimal karena masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan
dikarenakan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kesimpulan:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial
yang dilakukan belum maksimal karena pada dimensi metode penertiban dalam rangka
penegakan Perda secara preventif yang dilakukan dalam hal ini yaitu sosialisasi hanya
dilakukan kepada pelanggar penyelenggaraan reklame komersial dan tidak menjangkau
seluruh masyarakat. Yang mana hal tersebut juga berakibat pada masih ditemukannya
pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame komersial karena kurangnya
sosialisasi yang dilakukan.