Detail Katalog

ID: 29936

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. / BAGOES WIROYUDHO

Edisi: -

Pengarang:
BAGOES WIROYUDHO ; Wiwit Yuhita Effendi

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Administrasi Pemerintahan Daera

Deskripsi Fisik:
15 : ilust ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.145 982 811 BA i

Control Number:
INLIS000000001193165

BIB ID:
0010-0226000249

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
mewajibkan kepala daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mencakup capaian kinerja pemerintah daerah serta tugas pembantuan selama satu tahun
anggaran. Namun, ditemukan dibeberapa daerah penyusunan laporan hanya sekedar memenuhi
tuntutan formalitas kebutuhan pemerintahan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang
menjadi acuan dalam penyusunan laporan pemerintahan. Tujuan: Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan implementasi penyusunan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo. Metode: Jenis
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang real selama penelitian, melalui cara
pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kedalam analisis dan pendekatan induktif untuk
dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian
dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten
Ponorogo masih terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan yang
berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan
ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan: Berdasarkan
hasil analisis menggunakan teori implementasi George Edwards III (1980) dalam Erwan Agus
Purwanto (2012) dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh bagian tata pemerintahan dan kerjasama. Namun,
masih terdapat hambatan yang menghambat penyusunan laporan yang berasal dari perangkat
daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`04571/IPDN/2024`	`352.145 982 811 BA i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193165	1
005	`_`	`_`	20260204011910	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000249	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. /$c BAGOES WIROYUDHO	4
100	`_`	`#`	$a BAGOES WIROYUDHO	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 15 : $b ilust ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19915	8
700	`_`	`#`	$a Wiwit Yuhita Effendi	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 352.145 982 811	11
084	`#`	`#`	$a 352.145 982 811 BA i	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Administrasi Pemerintahan Daera	14
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 mewajibkan kepala daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian kinerja pemerintah daerah serta tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Namun, ditemukan dibeberapa daerah penyusunan laporan hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas kebutuhan pemerintahan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan pemerintahan. Tujuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang real selama penelitian, melalui cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kedalam analisis dan pendekatan induktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi George Edwards III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto (2012) dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh bagian tata pemerintahan dan kerjasama. Namun, masih terdapat hambatan yang menghambat penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 04 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya BAGOES WIROYUDHO ; Wiwit Yuhita Effendi Dari IPDN, Subjek: Administrasi Pemerin... Tahun 2024