Detail Katalog

ID: 29946

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / Rizki Purnama Ramdani

Edisi: -

Pengarang:
Rizki Purnama Ramdani ; Suripto

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Deskripsi Fisik:
18 : ilust ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.345 986 RIZ i

Control Number:
INLIS000000001193175

BIB ID:
0010-0226000259

Catatan

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum optimal karena kurangnya ketersediaan sumber
daya manusia dan fasilitas yang masih belum memadai. Tujuan: Untuk mengetahui dan
menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan
penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa upaya yang perlu dilakukan guna
mengatasi faktor-faktor penghambat pada ImpIementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aspek yang dilihat berdasarkan dari teori
Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) faktor penentu dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk
mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran,
kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Metode: Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil:
ImpIementasi Kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Provinsi Nusa
Tenggara Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan masih adanya
kendala atau hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Hambatan yang ditemukan dalam penelitian
ini yaitu kurangnya fasilitas, jumlah pegawai , sosialisasi kebijakan dan alokasi anggaran. DaIam
menghadapi kendala dan hambatan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus
meningkatkan fasilitas seperti laptop dan komputer, jumlah pegawai, sosialisai kebijakan dengan
mengikut sertakan dari pemerintaha terbawah yaitu pemerintah desa dan dukungan alokasi
anggaran sehingga ImpIementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut
dapat terlaksana dengan optimal.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`04578/IPDN/2024`	`352.345 986 RIZ i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193175	1
005	`_`	`_`	20260204013355	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000259	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT /$c Rizki Purnama Ramdani	4
100	`_`	`#`	$a Rizki Purnama Ramdani	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 18 : $b ilust ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19132	8
700	`_`	`#`	$a Suripto	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 352.345 986	11
084	`#`	`#`	$a 352.345 986 RIZ i	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
520	`#`	`#`	$a Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum optimal karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang masih belum memadai. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa upaya yang perlu dilakukan guna mengatasi faktor-faktor penghambat pada ImpIementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aspek yang dilihat berdasarkan dari teori Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) faktor penentu dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil: ImpIementasi Kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya fasilitas, jumlah pegawai , sosialisasi kebijakan dan alokasi anggaran. DaIam menghadapi kendala dan hambatan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan fasilitas seperti laptop dan komputer, jumlah pegawai, sosialisai kebijakan dengan mengikut sertakan dari pemerintaha terbawah yaitu pemerintah desa dan dukungan alokasi anggaran sehingga ImpIementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut dapat terlaksana dengan optimal.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 04 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Rizki Purnama Ramdani ; Suripto Dari IPDN, Subjek: Pelayanan Terpadu Sa... Tahun 2024