Perempuan Dalam Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga
negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini menandakan baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai kesempatan yang sama dalam sebuah pemilihan. Tetapi, faktanya hingga saat ini,
perempuan belum pernah terpilih sebagai walikota. Padahal, sudah beberapa kali perempuan
mencoba untuk mengikuti kontestasi kepala daerah di Kota Pangkalpinang. Tujuan: Penelitian
ini bertujuan mengetahui proses kandidasi perempuan menjadi kepala daerah dan hambatan
keterpilihannya pada Pilkada Pangkalpinang 2018. Metode: Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada pendekatan deskriptif.
Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap penelitian tersebut, dapat
diketahui bahwa terdapat 3 hambatan yang menghambat terpilihnya perempuan, dalam kasus
ini adalah Endang Kusumawaty, dalam Pilkada Pangkalpinang 2018. Pertama, masih kurang
dikenalnya calon walikota perempuan tersebut oleh masyarakat Pangkalpinang. Kedua, budaya
patriarki dan politik uang yang masih melekat pada sebagian masyarakat Pangkalpinang.
Ketiga, kekuatan finansial tim Endang Kusumwaty-Ismiryadi yang dinilai masih kurang. Dari
ketiga hambatan ini, ketika digabungkan menjadi hambatan besar yang membuat perjalanan
Endang Kusumwaty-Ismiryadi di kontestasi kepala daerah Kota Pangkalpinang terhenti.
Kesimpulan: Untuk mengatasi hambatan keterpilihan perempuan di Kota Pangkalpinang,
diperlukan beberapa Langkah yang dapat dilakukan baik kepada calon perempuan maupun
partai politik. Calon perempuan perlu mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan
serta partai politik juga dapat meningkatkan pendidikan politik baik kepada kader perempuan
mereka maupun masyarakat.