Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak di Kota Parepare sudah sangat
memprihatinkan karena tiap tahun angka kasus kekerasan pada anak meningkat. Kota Parepare
merupakan urutan ketiga Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah
kasus kekerasan pada anak tertinggi, pada tahun 2023 menjadi Kabupaten/Kota yang paling
signifikan kenaikan kasus kekerasan pada anak. Padahal Kota Parepare pada tahun 2022 meraih
penghargaaan sebgai Kota Layak Anak Kategori Nindya yang diberikan Oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan tersebut wajib ditangani
secepatnya demi anak – anak sebagai genarasi penerus bangsa karena menjadi ancaman bagi
anak – anak yaitu kasus kekerasan menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu,
Pemerintah menyelenggarakan strategi penanganan korban kekerasan terhadap anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian ini. Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan
menganalisis strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang
menghambat dan mendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh DP3A Kota Parepare. Metode: Penelitian
dilakukan menggunakan teori strategi menurut James Brian Quinn dengan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi
langsung, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian yaitu berdasarkan teori strategi
Quin ada 3 dimensi yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Dimensi tujuan belum terlaksana
karena indikator peranan masyarakat dan penurunan kasus belum maksimal. Dimensi
kebijakan belum terlaksana karena indikator perumusan dan penilaian Peraturan tentang
perlindungan anak belum maksimal. Dimensi Program belum terlaksana karena indikator
program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum maksimal. Kesimpulan: Hasil
penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh DP3A Kota Parepare dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum terlaksana secara optimal karena beberapa
indikator yang belum terpenuhi. Adapun faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya tenaga ahli,
2) regulasi yang sudah terlalu lama dan tidak ada lagi menimbulkan efek jera pada pelaku, 3)
masih kurangnya fasilitas penunjang penanganan, 4) belum optimalnya sosialisasi, dan 5)
tingkat pemahaman masyarakat masih rendah. Adapun faktor pendukungnya, yaitu 1) adanya
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 2) adanya
kolaborasi dengan Kepolisian dan Dinas Lainnya.