Administrasi Publik

Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan
Aset melalui proses pengamanan, salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
2
Milik Daerah dimana kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam
pengamanan aset pada masing-masing Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pengamanan aset. Tujuan: untuk
mendeskripsikan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, menganalisis faktor
penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya BPKAD dalam mengatasi
permasalahan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan pendekatan Induktif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini
menggunakan non-probability sampling atau purposive sampling untuk memilih
responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.
Hasil/Temuan: Pengelolaan aset daerah masih belum terlaksana dengan baik. Pada
indikator pengamanan administrasi, pencatatan dan inventarisasi aset kendaraan dinas
sudah terkelola dengan optimal. Kesimpulan: Pengamanan Aset kendaraan dinas di
Kabupaten Indragiri Hulu baik administrasi, pengamanan hukum, pengamanan fisik
pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal dikarenakan
masih terdapat permasalahan pada setiap pengamanan baik berupa bukti kepemilikan
yang hilang, pembayaran pajak yang menunggak, tanda kepemilikan berupa stiker
yang tidak ada, serta tempat penyimpanan barang baik tempat parkir maupun gudang
barang yang belum optimal