Detail Katalog

ID: 30064
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

INOVASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / Muhammad Ammar Luthfi

Edisi: -

Pengarang:
Muhammad Ammar Luthfi ; Syaefullah,
Penerbit:
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
Subjek
Anak Jalanan
Deskripsi Fisik:
14 hlm : - ; - -
ISBN:
-
Nomor Panggil:
362.735 981 616 2 MUH i
Control Number:
INLIS000000001193293
BIB ID:
0010-0226000377
Catatan
Fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis timbul akibat
kurangnya kesempatan kerja tetap. Mencari penghasilan di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi
pendatang dari luar daerah yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan memadai untuk
bertahan hidup. Pendekatan inovatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam
menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Program Penjangkauan
bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi implementasi Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Rehabilitasi
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis melintasi lima dimensi penegakan sesuai teori penegakan
Soerjono. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk secara efektif
mengatasi isu-isu, tujuan, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi
2
lapangan, dan tinjauan dokumen yang didukung oleh analisis deskriptif. Hasil/Temuan: Temuan
menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 secara
komprehensif mencakup upaya penegakan dan rehabilitasi, masih ada tantangan dalam
menyelaraskan hasil inovasi dengan harapan. Peran Satpol PP sebagai penegak hukum, dampak sarana
dan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan pengaruh budaya sangat penting dalam membentuk
efektivitas penegakan. Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi saat ini belum memenuhi
harapan. Pemerintah Kota Palembang sebaiknya memprioritaskan dan menyempurnakan program ini
untuk secara efektif menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satpol PP
Palembang didorong untuk berinovasi lebih efektif dalam penegakan peraturan daerah.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04652/IPDN/2024 362.735 981 616 2 MUH i Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001193293 1
005 _ _ 20260205102751 2
035 # # $a 0010-0226000377 3
245 1 # $a INOVASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Muhammad Ammar Luthfi 4
100 _ # $a Muhammad Ammar Luthfi 5
250 # # $a - 6
300 # # $a 14 hlm : $b - ; $c -$e - 7
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19344 8
700 _ # $a Syaefullah, 9
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 10
082 # # $a 362.735 981 616 2 11
084 # # $a 362.735 981 616 2 MUH i 12
020 # # $a - 13
650 # 4 $a Anak Jalanan 14
520 # # $a Fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis timbul akibat kurangnya kesempatan kerja tetap. Mencari penghasilan di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan memadai untuk bertahan hidup. Pendekatan inovatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Program Penjangkauan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Rehabilitasi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis melintasi lima dimensi penegakan sesuai teori penegakan Soerjono. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk secara efektif mengatasi isu-isu, tujuan, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi 2 lapangan, dan tinjauan dokumen yang didukung oleh analisis deskriptif. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 secara komprehensif mencakup upaya penegakan dan rehabilitasi, masih ada tantangan dalam menyelaraskan hasil inovasi dengan harapan. Peran Satpol PP sebagai penegak hukum, dampak sarana dan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan pengaruh budaya sangat penting dalam membentuk efektivitas penegakan. Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi saat ini belum memenuhi harapan. Pemerintah Kota Palembang sebaiknya memprioritaskan dan menyempurnakan program ini untuk secara efektif menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satpol PP Palembang didorong untuk berinovasi lebih efektif dalam penegakan peraturan daerah. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 05 Feb 2026
Export