Penanganan Masalah Stunting

PERMASALAHAN (GAP): Stunting di Kabupaten Lamongan pada prevalensi stunting meningkat pada tahun
2021 sebesar 22,5% menjadi 27,5% pada tahun 2022. Tujuan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan
bagaimana collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur melalui program 1-10-100. Metode: Penelitian ini menggunakan metode metode
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi dan
wawancara. Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12.
Hasil/Temuan: terdapat adanya permasalahan yaitu didapatkannya tugas dan tanggung jawab para
pemangku kepentingan yang tidak setara dan hanya dominan pada TP PKK, serta aturan-aturan yang
belum jelas ditandai dengan tidak adanya SOP. Kesimpulan: Pada beberapa dimensi ditemukannya
fenomena, seperti pada dimensi kondisi awal bahwa tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama
dalam berkolaborasi, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif yang dimana peran pemangku
kepentingan menjadi satu-satunya indikator, pada dimensi desain kelembagaan dalam proporsinya
melalui hierarchy chart bahwa transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya, lalu
pada dimensi proses kolaborasi satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta
aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena hanya menggunakan SK TPPS di
Kabupaten Lamongan nomor 188/133/KEP/413.013/2022 dan SK Orang Tua Asuh Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan nomor 188/324/KEP/413.013/2023 serta tidak memiliki
SOP program 1-10-100.