Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan
tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Namun
adanya data yang tumpang tindih serta aplikasi/website yang tidak terintegrasi menjadi
permasalahan penyelenggaraan kolaborasi Satu Data di Kabupaten Mempawah. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance, faktor penghambat serta
upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan collaborative governance dalam
penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. Metode: Metode yang
digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pisau analisis yang
digunakan ialah teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi
kodisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang
terkait dengan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan dari dimensi Kondisi Awal
(starting condition), sarana dan prasarana di bagian pengelola data belum ideal khususnya
server, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat
dalam kolaborasi serta belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kolaborasi.
Dimensi Desain Kelembagaan seluruh indikator telah tersedia. Dimensi kepemimpinan
fasilitatif, kurangnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, kegiatan pelatihan
maupun bimbingan masih terbatas. Serta dimensi Proses Kolaboratif, data yang terkumpul
belum sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan. Kesimpulan:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu
Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah berjalan namun belum optimal.