Pendapatan Asli Daerah

Penulis berfokus pada permasalahan bahwa di balik Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan yang berlabelkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 3 tahun terakhir, nyatanya masih menyimpan beberapa temuan yang
signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan namun tidak mempengaruhi
kewajaran atas penyajian LKPDnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial
yang dibantu dengan aplikasi SPSS 27.0 untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik
pengumpulan data berupa pemberian kuesioner penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari
operasionalisasi variabel X dan Y terhadap 89 responden yang mewakili populasi penelitian dan juga
didukung dengan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis inferensial melalui uji
regresi linear sederhana dan uji hipotesis T, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)
berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan t hitung dari variabel X
menunjukkan nilai yang lebih besar dari > t tabel (10.172 > 1.988), dan dinyatakan melalui persamaan
Y = 24,582 + 0.713X. yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi
perubahan pada variabel terikat pula. Hal ini menunjukkan jika semakin taat Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka
laporan keuangan tersebut menjadi semakin berkualitas. Kesimpulan: Penerapan standar akuntansi
pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel
lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah
Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus
PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk
mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar dapat mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.