Detail Katalog
ID: 30233Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI / Alvi Rahman Nauli
Pengarang:
Alvi Rahman Nauli ; Siti Zulaika
Alvi Rahman Nauli ; Siti Zulaika
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Layanan Angkutan Truk
Deskripsi Fisik:
112 : ilus
112 : ilus
Nomor Panggil:
388.320 959 815 41 ALV i
388.320 959 815 41 ALV i
Control Number:
INLIS000000001193462
INLIS000000001193462
BIB ID:
0010-0226000546
0010-0226000546
Catatan
Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pengangkutan batu bara menimbulkan tantangan
yang signifikan di Kota Jambi, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan peraturan
yang tidak memadai. Karena pengangkutan batu bara seringkali menggunakan jalan umum
sebelum rute khusus selesai dibangun, Pemerintah Kota Jambi menghadapi isu-isu kritis dalam
manajemen dan kepatuhan lalu lintas. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur sangat penting
untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan strategi yang efektif
untuk meningkatkan praktik transportasi dan kerangka kerja peraturan di wilayah tersebut.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung
dan penghambat serta upaya optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan
Batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung
Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi, yaitu
terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya
teknologi informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor penghambatnya antara lain jumlah dan
kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, dan kurangnya
konsistensi dalam proses implementasi kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun
perusahaan batubara. Saran untuk implementasi kebijakan ini adalah peran Dinas Perhubungan
Kota Jambi dalam proses pengaturan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan setiap
hari hingga jalan khusus batubara selesai dibangun, membuat evaluasi prioritas anggaran,
perlunya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dan
komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan. Kesimpulan: studi ini menemukan
bahwa faktor pendukung seperti Tim Terpadu (Batubara) dan SIMSALABIMDISHUB sudah
ada, namun tantangan seperti kekurangan personil, keterbatasan anggaran, dan penegakan
kebijakan yang tidak konsisten menghambat peraturan transportasi batubara di Kota Jambi.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu memprioritaskan evaluasi anggaran dan
meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan implementasi
kebijakan.
yang signifikan di Kota Jambi, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan peraturan
yang tidak memadai. Karena pengangkutan batu bara seringkali menggunakan jalan umum
sebelum rute khusus selesai dibangun, Pemerintah Kota Jambi menghadapi isu-isu kritis dalam
manajemen dan kepatuhan lalu lintas. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur sangat penting
untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan strategi yang efektif
untuk meningkatkan praktik transportasi dan kerangka kerja peraturan di wilayah tersebut.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung
dan penghambat serta upaya optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan
Batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung
Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi, yaitu
terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya
teknologi informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor penghambatnya antara lain jumlah dan
kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, dan kurangnya
konsistensi dalam proses implementasi kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun
perusahaan batubara. Saran untuk implementasi kebijakan ini adalah peran Dinas Perhubungan
Kota Jambi dalam proses pengaturan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan setiap
hari hingga jalan khusus batubara selesai dibangun, membuat evaluasi prioritas anggaran,
perlunya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dan
komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan. Kesimpulan: studi ini menemukan
bahwa faktor pendukung seperti Tim Terpadu (Batubara) dan SIMSALABIMDISHUB sudah
ada, namun tantangan seperti kekurangan personil, keterbatasan anggaran, dan penegakan
kebijakan yang tidak konsisten menghambat peraturan transportasi batubara di Kota Jambi.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu memprioritaskan evaluasi anggaran dan
meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan implementasi
kebijakan.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04797/IPDN/2024 |
388.320 959 815 41 ALV i |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193462 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260206090608 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000546 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI /$c Alvi Rahman Nauli | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Alvi Rahman Nauli | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 112 : $b ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19064 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Siti Zulaika | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 388.320 959 815 41 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 388.320 959 815 41 ALV i | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Layanan Angkutan Truk | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pengangkutan batu bara menimbulkan tantangan yang signifikan di Kota Jambi, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan peraturan yang tidak memadai. Karena pengangkutan batu bara seringkali menggunakan jalan umum sebelum rute khusus selesai dibangun, Pemerintah Kota Jambi menghadapi isu-isu kritis dalam manajemen dan kepatuhan lalu lintas. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan praktik transportasi dan kerangka kerja peraturan di wilayah tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi, yaitu terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya teknologi informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor penghambatnya antara lain jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, dan kurangnya konsistensi dalam proses implementasi kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan batubara. Saran untuk implementasi kebijakan ini adalah peran Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam proses pengaturan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan setiap hari hingga jalan khusus batubara selesai dibangun, membuat evaluasi prioritas anggaran, perlunya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan. Kesimpulan: studi ini menemukan bahwa faktor pendukung seperti Tim Terpadu (Batubara) dan SIMSALABIMDISHUB sudah ada, namun tantangan seperti kekurangan personil, keterbatasan anggaran, dan penegakan kebijakan yang tidak konsisten menghambat peraturan transportasi batubara di Kota Jambi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu memprioritaskan evaluasi anggaran dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan implementasi kebijakan. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 06 Feb 2026