Detail Katalog
ID: 30257Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT / M. Alif Alwan Sadek
Pengarang:
M. Alif Alwan Sadek ; Mutia Rahmah
M. Alif Alwan Sadek ; Mutia Rahmah
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Penanganan Masalah Stunting
Deskripsi Fisik:
22 : ilus
22 : ilus
Nomor Panggil:
363.809 598 463 1 M. i
363.809 598 463 1 M. i
Control Number:
INLIS000000001193486
INLIS000000001193486
BIB ID:
0010-0226000570
0010-0226000570
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP) bahwa stunting merupakan isu kesehatan yang saat ini masih
menjadi program prioritas nasional hingga saat ini, salah satunya di Kabupaten Majene. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor
30 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene. Salah satu tujuan kebijakan
ini untuk menekan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Majene. Namun kenyataannya
kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat serta mengetahui dan merumuskan
upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dokumentasi, dan
observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan
snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung
implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah 1)
Ketepatan instrumen kebijakan penurunan stunting. 2) Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur,
waktu dan sumber daya serta perubahan target penurunan prevalensi stunting. 3) Kejelasan desain
kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana. 4)
Adanya pengawasan oleh badan pengawas. 5) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan tingginya
tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan
tersebut yaitu 1) Kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan. 2) Kurangnya pengawasan dari
Masyarakat. 3) Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan. 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat.
Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene
adalah Pengembangan serapan anggaran stunting sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan
anggaran pada tahun mendatang, pemberian tablet darah sebagai strategi pencegahan stunting yang
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan dan peningkatan partisipasi masyarakat
melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan
Penurunan Stunting di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa meskipun beberapa atribut faktor penentu
seperti ketepatan instrument, desain kebijakan, desain kelembagaan, pengawasan oleh badan pengawas,
dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat masih memerlukan perbaikan. Sementara
faktor penghambat yaitu pelaksanaan instrumen kebijakan. pengawasan dari Masyarakat. 3)
Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan, keterlibatan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan
untuk mencapai penurunan stunting yang lebih efektif.
menjadi program prioritas nasional hingga saat ini, salah satunya di Kabupaten Majene. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor
30 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene. Salah satu tujuan kebijakan
ini untuk menekan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Majene. Namun kenyataannya
kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat serta mengetahui dan merumuskan
upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dokumentasi, dan
observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan
snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung
implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah 1)
Ketepatan instrumen kebijakan penurunan stunting. 2) Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur,
waktu dan sumber daya serta perubahan target penurunan prevalensi stunting. 3) Kejelasan desain
kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana. 4)
Adanya pengawasan oleh badan pengawas. 5) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan tingginya
tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan
tersebut yaitu 1) Kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan. 2) Kurangnya pengawasan dari
Masyarakat. 3) Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan. 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat.
Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene
adalah Pengembangan serapan anggaran stunting sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan
anggaran pada tahun mendatang, pemberian tablet darah sebagai strategi pencegahan stunting yang
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan dan peningkatan partisipasi masyarakat
melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan
Penurunan Stunting di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa meskipun beberapa atribut faktor penentu
seperti ketepatan instrument, desain kebijakan, desain kelembagaan, pengawasan oleh badan pengawas,
dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat masih memerlukan perbaikan. Sementara
faktor penghambat yaitu pelaksanaan instrumen kebijakan. pengawasan dari Masyarakat. 3)
Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan, keterlibatan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan
untuk mencapai penurunan stunting yang lebih efektif.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04816/IPDN/2024 |
363.809 598 463 1 M. i |
Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193486 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260206092922 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000570 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT /$c M. Alif Alwan Sadek | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a M. Alif Alwan Sadek | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 22 : $b ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20002 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Mutia Rahmah | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 363.809 598 463 1 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 363.809 598 463 1 M. i | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Penanganan Masalah Stunting | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) bahwa stunting merupakan isu kesehatan yang saat ini masih menjadi program prioritas nasional hingga saat ini, salah satunya di Kabupaten Majene. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene. Salah satu tujuan kebijakan ini untuk menekan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Majene. Namun kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat serta mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah 1) Ketepatan instrumen kebijakan penurunan stunting. 2) Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu dan sumber daya serta perubahan target penurunan prevalensi stunting. 3) Kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana. 4) Adanya pengawasan oleh badan pengawas. 5) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu 1) Kesulitan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan. 2) Kurangnya pengawasan dari Masyarakat. 3) Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan. 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat. Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene adalah Pengembangan serapan anggaran stunting sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun mendatang, pemberian tablet darah sebagai strategi pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pengukuran bayi secara berkala. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa meskipun beberapa atribut faktor penentu seperti ketepatan instrument, desain kebijakan, desain kelembagaan, pengawasan oleh badan pengawas, dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan Masyarakat masih memerlukan perbaikan. Sementara faktor penghambat yaitu pelaksanaan instrumen kebijakan. pengawasan dari Masyarakat. 3) Ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan, keterlibatan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai penurunan stunting yang lebih efektif. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 06 Feb 2026