Administrasi Pemerintahan Perkotaan

Permasalahan : Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum,
salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan akan diterbitkan akta
kelahirannya dengan tambahan frasa sesuai yang tercantum pada Permendagri
Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 48 Ayat (2), Anak yang dilahirkan dalam perkawinan
adalah keturunan sah dari ayah dan ibu yang sah menurut hukum. Selama dalam
perkawinan, pengawasan anak berada di bawah tanggung jawab orang tua dan
berakhir saat anak menjadi dewasa, menikah, atau ketika perkawinan orang tua
berakhir akibat perceraian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH
Perdata mengatur perbedaan antara anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah
adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sementara anak luar
perkawinan adalah yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang
tuanya, kurangnya pemahaman warga Kota Palu mengenai pentingnya memiliki
akta perkawinan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah membuat angka ketidak
pemilikan akta kelahiran anak di kota palu sangat tinggi, pandangan warga bahwa
pelayanan pencatatan sipil sulit untuk dilakukan dan memakan waktu, warga yang
malu dalam mengurus akta perkawinan, ketidaktahuan warga mengenai akibat
hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak mereka,
adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan lainnya adalah
karena sudah berumur dan untuk menutupi aib. Tujuan : Tujuan penelitian untuk
mengetahui dan menganalisa dampak perkawinan tidak tercatata terhadap status
kependudukan anak di Kota Palu, kendala apa saja dalam pelaksanaan dan Solusi
untuk mengatasi masalah tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2010) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi
atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk
laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam Skripsi ini
adalah teori Implementasi menurut (Edward III dalam Ayungningtyas, 2014) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur
Birokrasi. Hasil : Penerapan tertib administrasi terhadap status kependudukan anak
dari perkawinan tidak tercatat di kota palu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator, tetapi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan
minimnya anggaran tidak dapat menunjang proses pelayanan administrasi
kependudukan kepada Masyarakat. Kesimpulan : Status anak yang diakibatkan
oleh perkawinan tidak tercatatat akan menyebabkan beberapa dampak untuk
kedepannya seperti, Rentan terjadinya penelantaran dan kekerasan dalam rumah
tanggan karena tidak adannya perlindungan hukum terhadap istri dan anak berupa
bukti yang autentik, Anak yang dilahirkan tidak memiliki hak perdata karena status
kependudukan yang didapatlan saat akta kelahirannya diterbitkan hanya anak
seorang ibu sedangkan contoh kasus keperdataan yang dialami misalnya masalah
hal waris terhadap ayahnya sehingga tidak dapat diperjuangkan haknya.