Administrasi Daerah Indonesia

Dalam era digitalisasi seperti saat ini, tentunya perlu untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, tidak terkecuali pada bidang
pemerintahan. Peran sistem informasi saat ini sangat penting untuk mengoptimalkan pelaporan
pendapatan daerah karena sangat memudahkan setiap penggunanya untuk melaporkan pendapatan
daerahnya dan juga akan dengan mudah dipantau oleh pemerintah pusat. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi yang
dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah di Kota
Palopo, Sulawesi Selatan. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang
didapatkan melalui wawancara kepada informan dan dokumentasi dengan teknik Purposive Sampling.
Adapun juga terdapat 10 indikator yang dimuat dari 4 dimensi, yaitu Organisasi, Manajemen,
Teknologi, dan Keahlian. Hasil: Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kota Palopo telah
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi untuk
mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah, walaupun pada beberapa titik masih terdapat masalah
yang harus dihadapi dan diatasi oleh BPKAD Kota Palopo sendiri bahkan Kementrian Dalam Negeri.
Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi pelaporan pendapatan daerah
melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini masih terdapat beberapa kendala seperti
kurangnya pemahaman bendahara penerima. Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan dan
pemahaman yang lebih terkait dengan pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dalam pelaksanaan pelaporan itu sendiri nantinya dapat berjalan
secara optimal.