Administrasi Pemerintahan Daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 mendapatkan indeks terendah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks 2,10 sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada
Indeks SPBE tahun 2022 menjadi 2,22 atau terendah ke-2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penyebab rendahnya indeks SPBE disebabkan domain manajemen SPBE. Tujuan: untuk mengetahui
tata kelola domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyebab rendahnya nilai
indeks SPBE,upaya Diskominfo dalam meningkatkan nilai indeks SPBE. Metode: Penelitian yang
dilakukan berlokus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang menggunakan
metode pendekatan kualitatif dengan teori yang digunakan yaitu domain manajemen SPBE
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59
Tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan
Hasil/Temuan: Pemerintah Kota Pangkalpinang masuk dalam penyusunan arsitektur dan peta
rencana SPBE, perlu dibuat SOP standar keamanan informasi, membuat SOP Pengelolaan data dan
alternatif solusi menyikapi data berbentuk non-digital, membuat masterplan infrastruktur standarisasi
dan SOP asetk TIK, perencanaan pengadaan serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM,
peningkatan pengetahuan bagi aparatur yang mempunyai mendukung pemerintah digital,
membutuhkan suatu rangkaian proses bertahap dan terjadinya kesenjangan teknologi dengan
pengetahuan dan kemampuan pengguna SPBE, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam pembuatan baru ataupun peningkatan sistem atau
aplikasi yang sudah ada. Pelaksanaan audit infrastruktur dilakukan pendataan infrastruktur TIK serta
monitoring dan evaluasi, pelaksanaan audit aplikasi diperlukannya kerjasama dengan pihak ke-tiga
serta melakukan audit keamanan SPBE dengan pihak ke-tiga dengan standar yang telah ditetapkan
ISO SMKI untuk mendapatkan hasil audit terperinci dan detail untuk menjadi bahan evaluasi dan
pertimbangan selanjutnya. Kesimpulan: Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang melakukan
penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, rendahnya nilai indeks SPBE disebabkan belum
adanya dasar hukum dan perencanaan SPBE dan keterbatasan kondisi SDM serta anggaran. upaya
yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan dan menyelesaikan domain kebijakan indeks SPBE.
Saran yang dapat kami berikan yaitu membuat masterplan, SOP, perencanaan kebutuhan SDM hingga
peningkatan kompetensi dan kualitas serta pengadaan infrastruktur pendukung melalui masing-masing perangkat daerah.