Detail Katalog
ID: 30454Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT / GALUR GUMELAR TITO
Edisi: -
Pengarang:
GALUR GUMELAR TITO ; Dwi Agus Sumarno
GALUR GUMELAR TITO ; Dwi Agus Sumarno
Penerbit:
IPDN,
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
Kemiskinan
Deskripsi Fisik:
11 hlm : - ; - -
11 hlm : - ; - -
ISBN:
-
-
Nomor Panggil:
353.535 982 455 GAL k
353.535 982 455 GAL k
Control Number:
INLIS000000001193682
INLIS000000001193682
BIB ID:
0010-0226000766
0010-0226000766
Catatan
Permasalahan : Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan
dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan
pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam
Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang
cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka
diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis
kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan
produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada
umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
usaha sendiri. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk megetahui dan menganalisa
kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten
Majalengka. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,
(Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang
sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam
pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi
(Ndraha,2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun
dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi,
Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. Hasil
: Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum
terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat
belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masingmasing pihak. Kesimpulan : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan
masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya
kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya
pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas
Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya
penyelanggaraan pemerintahan
dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan
pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam
Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang
cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka
diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis
kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan
produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada
umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
usaha sendiri. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk megetahui dan menganalisa
kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten
Majalengka. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,
(Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang
sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam
pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi
(Ndraha,2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun
dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi,
Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. Hasil
: Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum
terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat
belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masingmasing pihak. Kesimpulan : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan
masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya
kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya
pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas
Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya
penyelanggaraan pemerintahan
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04956/IPDN/2024 |
353.535 982 455 GAL k |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193682 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260209091316 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000766 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT /$c GALUR GUMELAR TITO | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a GALUR GUMELAR TITO | 5 |
| 250 | # |
# |
$a - | 6 |
| 300 | # |
# |
$a 11 hlm : $b - ; $c -$e - | 7 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18933 | 8 |
| 700 | _ |
# |
$a Dwi Agus Sumarno | 9 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 | 10 |
| 082 | # |
# |
$a 353.535 982 455 | 11 |
| 084 | # |
# |
$a 353.535 982 455 GAL k | 12 |
| 020 | # |
# |
$a - | 13 |
| 650 | # |
4 |
$a Kemiskinan | 14 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan : Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha sendiri. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk megetahui dan menganalisa kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi (Ndraha,2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi, Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. Hasil : Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masingmasing pihak. Kesimpulan : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya penyelanggaraan pemerintahan | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 09 Feb 2026