Badan Usaha Milik Kampung

Latar Belakang (GAP): Papua Tengah, meskipun memiliki banyak kekayaan alam yang bernilai
ekonomis dan strategis, merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor utama tingginya
2
angka kemiskinan di Papua Tengah adalah pertumbuhan ekonominya yang fluktuatif setiap tahun.
Peran pemerintah daerah sangat vital dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Kampung (BUMKam). Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan BUMKam dan memberikan dukungan yang diperlukan masyarakat
kampung untuk mengelola BUMKam secara efektif. Namun, peran pemerintah daerah dalam
pembentukan BUMKam masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tujuan: Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pembentukan BUMKam, menganalisis upaya
yang telah dilakukan, serta mengeksplorasi prospek pemerintah daerah dalam pembentukan
BUMKam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ASOCA. Data
dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembentukan BUMKam
berasal dari faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih,
regulasi yang tidak memadai, ketidakstabilan politik atau konflik sosial, kurangnya akses dan
infrastruktur, serta kurangnya kesadaran dan minat kewirausahaan. Meskipun telah dilakukan upaya
sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan, upaya tersebut belum berjalan efektif. Kesimpulan:
Diperlukan prospek yang lebih baik untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, perbaikan regulasi, stabilitas politik, peningkatan infrastruktur, dan
peningkatan kesadaran kewirausahaan.