Detail Katalog

ID: 30517

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2020 / Aprillia Maryam Sodikin

Edisi: -

Pengarang:
Aprillia Maryam Sodikin ; Jatnika Dwi Asri

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Keuangan daerah

Deskripsi Fisik:
7 hlm : Ilust ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
336.013 598 542 3 APR a

Control Number:
INLIS000000001193745

BIB ID:
0010-0226000829

Catatan

Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilukada. Tanpa
adanya transparasi dan mekanisme penanggungjawaban yang jelas Demokrasi berkredibilitas ini tidak
mungkin terwujud. Pertanggungjawaban organisasi keuangan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum
(KPU), sebagai suatu entitas yang menggunakan dana hibah yang besar, harus transparan sehingga
pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, pertanggungjawaban dana
2
hibah yang diberikan pemerintah kepada KPU Kota Ternate. Metode: Metode analisis yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan
dokumentasi. Hasil: Alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Ternate menerima Hibah
Anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Ternate yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Ternate bersama dengan Walikota
Ternate. Berdasarkan NPHD, Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan pembayaran hibah secara
tatap muka, kemudian KPU Kota Ternate menerima anggaran Hibah tersebut dengan mendaftarkan
Hibah tersebut di Kanwil Anggaran DJPB untuk kemudian mencatatnya di DIPA 076 KPU Kota
Ternate sebagai bagian Anggaran APBN 076 di DIPA KPU Kota Ternate. Penyelenggaraan Pilkada
di KPU diberikan batas waktu sesuai dengan NHPD, yaitu jangka waktu 3 bulan sejak usulan
pengesahan dan penetapan calon terpilih. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dana hibah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Tahun 2020, sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`05925/IPDN/2023`	`336.013 598 542 3 APR a`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193745	1
005	`_`	`_`	20260209010434	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000829	3
245	`1`	`#`	$a ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2020 /$c Aprillia Maryam Sodikin	4
100	`_`	`#`	$a Aprillia Maryam Sodikin	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 7 hlm : $b Ilust ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14868	8
700	`_`	`#`	$a Jatnika Dwi Asri	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 336.013 598 542 3	11
084	`#`	`#`	$a 336.013 598 542 3 APR a	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Keuangan daerah	14
520	`#`	`#`	$a Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilukada. Tanpa adanya transparasi dan mekanisme penanggungjawaban yang jelas Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud. Pertanggungjawaban organisasi keuangan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai suatu entitas yang menggunakan dana hibah yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, pertanggungjawaban dana 2 hibah yang diberikan pemerintah kepada KPU Kota Ternate. Metode: Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil: Alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Ternate menerima Hibah Anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Ternate yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Ternate bersama dengan Walikota Ternate. Berdasarkan NPHD, Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan pembayaran hibah secara tatap muka, kemudian KPU Kota Ternate menerima anggaran Hibah tersebut dengan mendaftarkan Hibah tersebut di Kanwil Anggaran DJPB untuk kemudian mencatatnya di DIPA 076 KPU Kota Ternate sebagai bagian Anggaran APBN 076 di DIPA KPU Kota Ternate. Penyelenggaraan Pilkada di KPU diberikan batas waktu sesuai dengan NHPD, yaitu jangka waktu 3 bulan sejak usulan pengesahan dan penetapan calon terpilih. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Tahun 2020, sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 09 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Aprillia Maryam Sodikin ; Jatnika Dwi Asri Dari IPDN, Subjek: Keuangan daerah... Tahun 2024