Detail Katalog

ID: 30522

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI / TRENADY SAZALI

Edisi: -

Pengarang:
TRENADY SAZALI

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Administrasi Pemerintahan

Deskripsi Fisik:
11 hlm : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.145 981 5 TRE i

Control Number:
INLIS000000001193750

BIB ID:
0010-0226000834

Catatan

Rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat tentang surat menyurat dan Kurangnya sarana dan pra sarana yang ada di kantor.
serta Kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan Kota Baru terhadap masyarakat. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi
Jambi Metode: Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
melalui pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian
data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Teori Implementasi
Edward III dengan dimensi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecamatan sebagai garda terdepan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan
sebaik mungkin. Menghadapi permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan PATEN seperti
halnya keterlambatan waktu dalam proses pelayanan baik perizinan maupun non perizinan
yang melampaui waktu yang telah ditentukan, ketidakjelasan dalam pembiayaan yang harus
dikeluarkan serta prosedur dan persyaratan yang kurang jelas merupakan faktor utama
dibentuknya kebijakan mengenai PATEN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan mulai dari tahap permohonan
hingga terbitnya dokumen yang mencakup pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
penulis menyarankan beberapa hal guna pemerintah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
mampu memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan yang lebih optimal lagi.
Kesimpulan: Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi di kantor camat Kota Baru belum dapat berjalan
dengan baik dan tepat sasaran karena masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`05929/IPDN/2023`	`352.145 981 5 TRE i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 14 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193750	1
005	`_`	`_`	20260209013429	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000834	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI /$c TRENADY SAZALI	4
100	`_`	`#`	$a TRENADY SAZALI	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 11 hlm : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15382	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	9
082	`#`	`#`	$a 352.145 981 5	10
084	`#`	`#`	$a 352.145 981 5 TRE i	11
020	`#`	`#`	$a -	12
650	`#`	`4`	$a Administrasi Pemerintahan	13
520	`#`	`#`	$a Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang surat menyurat dan Kurangnya sarana dan pra sarana yang ada di kantor. serta Kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan Kota Baru terhadap masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi Metode: Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Teori Implementasi Edward III dengan dimensi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Menghadapi permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan PATEN seperti halnya keterlambatan waktu dalam proses pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang melampaui waktu yang telah ditentukan, ketidakjelasan dalam pembiayaan yang harus dikeluarkan serta prosedur dan persyaratan yang kurang jelas merupakan faktor utama dibentuknya kebijakan mengenai PATEN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen yang mencakup pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan. penulis menyarankan beberapa hal guna pemerintah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi mampu memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan yang lebih optimal lagi. Kesimpulan: Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi di kantor camat Kota Baru belum dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi.	14

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 09 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya TRENADY SAZALI Dari IPDN, Subjek: Administrasi Pemerin... Tahun 2024