Pengelolaan Keuangan Daerah

Permasalahan/Latar Belakang: Aset daerah bagian penting dalam pengelolaan
keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan aset memerlukan atensi
khusus dari pemerintah karena nilai aset selalu mengalami penigkatan setiap tahun.
Penatausahaan aset merupakan salah satu permasalahan aset yang nyata terjadi, salah
satunya yaitu masih banyak aset tetap tidak dicatat atau diinvetarisasi sesuai dengan
keadaan aset yang ada. Lemahnya sistem penatausahaan aset khususnya pada bagian
inventarisasi dapat membuat aset yang dimiliki lemah dalam administrasi kepemilikannya
maka perlu dilakukannya inventarisasi yang optimal dan pengendalian atas aset yang
baik agar dapat tertib dalam administrasi serta dalam pelaporannya dapat
dipertanggungjawabkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
penatausahaan aset tetap kota Tarakan serta hambatan dan upaya yang dilakukan.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber
data primer dan sekunder. Teknik pegumpulan data yang diperoleh melalui observasi,
wawncara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan
metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil/Temuan:
Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap kota Tarakan
sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap dimensi yang diteliti baik dari
dimensi pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan yang dimana dalam
pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Kesimpulan: Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan
penatausahaan aset tetap tanah di Kota Tarakan dapat dikatakan telah dilakukan dengan
baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelakasanaannya masih
terdapat kendala atau hambatan Hambatan yang dihadapi oleh BPKPAD dalam
penatausahaan aset tetap tanah sumber daya manusia dilingkup pemerintahan kota
Tarakan yang kurang dalam pembinaan dalam penatausahaan aset tetap, masalah data
mengenai tanah yang belum lengkap dan akurat serta regulasi yang belum ada. Upaya
yang dilakukan oleh BPKPAD untuk mengatasi hambatan dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah sebagai berikut, Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam
meningkatkan SDM yang ada dengan melakukan sosialisasi kapasitas pengurus barang
guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan penatausahaan, memperbaiki data
aset tetap tanah dengan baik dan akurat serta Membuatkan regulasi standar operasional
prosedur (SOP) dalam penatausahaan Aset tetap tanah agar mempermudahkan
pengurus barang setiap perangkat daerah untuk melakukan proses penatausahaan
dengan baik dan dapat sesuai dengan SAP.